Waspada
Waspada » Ritel Modern Di Medan Diduga Tak Miliki Izin
Medan

Ritel Modern Di Medan Diduga Tak Miliki Izin

RDP Komisi III DPRD Medan dengan dengan DPM-PTSP yang dipimpin Sekretaris Komisi III, Erwin Siahaan, Selasa (11/2). Ritel modren di Kota Medan diduga tidak memiliki izin. Waspada/Yuni Naibaho
RDP Komisi III DPRD Medan dengan dengan DPM-PTSP yang dipimpin Sekretaris Komisi III, Erwin Siahaan, Selasa (11/2). Ritel modren di Kota Medan diduga tidak memiliki izin. Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): DPRD menyebutkan, ritel modern yang menjamur di Kota Medan diduga tak miliki izin.

“Ritel modern di Medan diduga tak miliki izin usaha, sehingga berimbas ada pedagang kecil seperti kios dan grosir,” kata anggota Komisi III DPRD Medan, Suciwati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan dengan dengan DPM-PTSP, yang dipimpin Sekretaris Komisi, Erwin Siahaan, di gedung dewan, Selasa (11/2).

Sebab, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tidak diperoleh dari pengurusan izin usaha tersebut.

“Kehadiran ritel modern ini banyak berdiri, tapi tidak ada keuntungan yang didapat Pemko Medan dan apa batasan yang dibuat agar ritel ini tidak gampang berjamur,” katanya.

Dikatakan Politisi Gerindra ini, menjamurnya pasar modern tersebut dikhawatirkan membuat pedagang kecil seperti kios dan grosir terkena imbasnya.

“DPM-PTSP diminta agar tidak tutup mata dengan kedua pasar modern tersebut. Apakah ritel tersebut sudah mempunyai izin usaha yang sesuai. Karena, dengan mudahnya Indomaret dan Alfamart berdiri dalam jarak yang begitu dekat”, ujarnya.

Untuk itu ia mendesak DPM-PTSP untuk memberikan data yang akurat mengenai izin berdirinya pasar modern Indomaret dan Alfamart.

Sementara itu, Irwansyah menanyakan, sejauh mana koordinasi DPM-PTSP dengan OPD lainnya dalam menerbitkan izin.

Karena, banyak persoalan regulasi seperti izin mendirikan klinik syarat yang perlu ada seperti SPBL, UKL, UPL dan Amdal Lalin harus ada.

Hendri Duinn menyebutkan, banyak badan usaha seperti cafe dan panti pijat tak ada izinnya. “Banyak usaha yang berdiri dengan satu izin dan satu NPWP. Sejauh mana kapasitas ruang lingkup instansi ini, ” tanyanya.

Impor Data

Menanggapi itu, Kepala DPM-PTSP Qamarul Fattah mengaku, sejak berlakunya sistem Online Single Submission (OSS) membuat pihaknya tidak dapat mengakses langsung perusahaan mana yang sudah memiliki izin.

“Sejak secara mandiri impor data dari aplikasi dengan sistem OSS, kami tidak dapat mendata satu persatu perusahaan yang ada izinnya di Kota Medan. Namun, bila pengusaha melaporkan maka perusahaan tersebut baru tercatat di DPM-PTSP”, jelas Qamarul.

Soal pasar modern Indomaret dan Alfamart, kata Qamarul, izin yang digunakan masih izin yang lama. Dirinya mengakui, pihaknya belum mengetahui apakah pasar modern itu sudah mengurus izin melalui aplikasi OSS atau tidak.

Disebutkannya, banyak badan usaha yang masih memakai izin yang lama. Namun, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di 21 kecamatan Kota Medan terhadap pengusaha untuk mendaftarkan usahanya secara OSS.

“Masa berlaku izin usaha yang lama berlaku hingga Juni 2020 mendatang. Dan bila ada pengusaha yang terlambat dan belum mendaftarkan usaha yang sudah berjalan lama, maka kami akan melakukan pertimbangan dan kajian,” tuturnya. (cyn)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2