Waspada
Waspada » Reshuffle Menteri Bukan Solusi Kinerja Kabinet Baik
Headlines Medan

Reshuffle Menteri Bukan Solusi Kinerja Kabinet Baik

MEDAN (Waspada): Wacana reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, dinilai bukan sebuah solusi (jalan keluar) dalam mengatasi persoalan bangsa hari ini, khususnya penanganan pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Arifin Saleh Siregar, kepada Waspada, Selasa (30/6).

Ia menanggapi ancaman reshuffle yang dilontarkan Presiden Jokowi, karena kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19 buruk.

Bahkan, Presiden Jokowi sampai mengeluarkan ancaman reshuffle kabinet.

Menurut dekan FISIP UMSU ini, reshuffle bukan solusi.

Sebab, perombakan kabinet dengan pergantian bebarapa menteri dilakukan, diyakni belum memberikan jaminan kinerja kabinet akan lebih baik.

“Wacana perombakan kabinet itu lebih bagus dihentikan. Reshuffle kabinet bukan solusi. Menteri barupun tidak jadi jaminan akan lebih bagus ke depan,” tegasnya.

Menurut Arifin, jika wacana pergantian menteri ini terus digelindingkan, maka yang muncul adalah kegaduhan politik, kasak-kusuk tingkat elit, dan lobi tingkat tinggi.

Ada yang berusaha agar tak kena ganti, ada yang berupaya untuk diangkat.

Ini tentu akan menyita energi dan pikiran, padahal para elit negara itu harus terus konsentrasi dan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

Arifin juga yakin bahwa pergantian menteri baru belum tentu menjadi jaminan bahwa kondisi akan lebih bagus dan penanganan pandemi corona dan dampaknya juga lebih baik.

Belum tentu, sebab, bukan di pergantian menteri atau perombakan kabinet.

Kalau ada kinerja menteri dan kementeriaanya yang belum memuaskan, mungkin iya.

Kekecewaan terhadap beberapa menteri juga hal yang lumrah.

Tapi kan tidak harus ada perombakan.

Momentnya tidak pas.

Fokusnya, menurutnya, sebenarnya lebih bagus memaksimalkan peran menterinya, memaksimalkan wakil menterinya, mengoptimalkan fungsi kementeriannya dan juga mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dan berani.

“Jangan sampai ada kementerian yang tidak jelas posisi dan fungsinya. Job description harus ditata ulang. Koordinasi pusat dan daerah harus lebih baik. Kewenangan antara pusat dan daerah juga harus dipertegas,” beber Arifin.

Presiden memang harus terus melakukan kontrol kepada pembantunya.

Jika ada yang melenceng, ada yang tak maksimal, atau ada yang malfungsi, peringatkan dan panggil.

Jangan ada pembiaran.

Jangan pula menteri dilepas begitu saja.

“Makanya harus ada evaluasi mingguan. Malah, jika perlu evaluasi harian juga. Marah itu juga harus dimaknai sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan tadi,” tambahnya. (m19)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2