Waspada
Waspada » Reformasi Birokrasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja
Medan

Reformasi Birokrasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja

PAKAR Manajemen Pemerintahan Dr Eriadi,SE MSi AK CA CMA CBV CIBA CERA. Reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk tingkatkan akuntabilitas kinerja administrasi yang lebih cepat dan akurat, terutama di era new normal pada pandemi Covid-19. Waspada/Ist
PAKAR Manajemen Pemerintahan Dr Eriadi,SE MSi AK CA CMA CBV CIBA CERA. Reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk tingkatkan akuntabilitas kinerja administrasi yang lebih cepat dan akurat, terutama di era new normal pada pandemi Covid-19. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Saat ini, reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk tingkatkan akuntabilitas kinerja administrasi yang lebih cepat dan akurat, terutama di era new normal pada pandemi Covid-19.

Reformasi birokrasi untuk tingkatkan akuntabilitas kinerja dimaksudkan demi memperbaiki kualitas kerja di pemerintahan maupun di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) di berbagai daerah.

Demikian dikatakan Pakar Manajemen Pemerintahan Dr Eriadi SE MSi AK CA CMA CBV CIBA CERA (foto) menjawab Waspada, sehubumgan dengan kualitas peningkatan sistim informasi manajemen pemerintahan, Selasa,(23/6).

Menurut Eriadi, di era new normal ini, akuntabilitas manajemen harus tetap berlangsung.

Yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi, dengan melakukan zona integritas dan evaluasi mandiri.

“Seperti halnya di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut,” ucap Eriadi.

Sistim manajemen pemerintahan di sekretariatan di era new normal, itu perlu dilakukan, terlebih dalam penguasaan pengetahuan sebagai penunjang fungsi dan tugas mereka.

“Untuk di Sekretariat DPRD hal ini dapat menunjang kinerja mereka, dengan membuat fitur aplikasi, untuk kebutuhan penunjang tugas dan fungsi DPRD,” sebut Eriadi.

Fitur Aplikasi

Adapun fitur aplikasi dimaksud seperti e-salary (sistem perhitungan dan pembayaran penghasilan DPRD secara elektronis).

Kemudian e-activity (sistem informasi aktivitas kegiatan DPRD), dan e-Perjadin (sistem informasi manajemen Perjalanan Dinas DPRD).

Dan fitur e-office, dan lainnya, termasuk rencana pengembangan e-risalah melalui teknologi voice to text dan e-Sarpras (sistem informasi daya dukung sarana prasarana).

Ditanya di Sekretariat yang mulai diterapkan, Eriadi menyebutkan, sudah dilakukan dalam diskusi pembimbingan singkat.

Terutama dalam bentuk pelatihan (coaching clinic) dan review kualitas Sistim Informasi Manajemen Kinerja ini di DPRD Medan belum lama ini.

‘Jadi, lanjut Eriadi, bahwa Sistim Informasi Manajemen (SIM) Kinerja di sekretariat legislatif yang diberlakukan dimaksudkan untuk memudahkan DPRD dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

Dan dapat membantu tata administrasi yang diperlukan dengan lebih cepat dan akurat.

“Aplikasi ini juga nantinya dapat menjadi percontohan bagi Sekretariat DPRD yang lain guna mempermudah layanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” sebutnya lagi.

Aplikasi ini juga membantu DPRD dalam masa pandemi ini untuk dapat bekerja lebih optimal dan mempermudah mengakses informasi secara real time.

Artinya, tanpa mengharuskan adanya mobilitas tatap muka yang tinggi.

Dan diharapkan aplikasi ini menjadi contoh bagi Sekretariat DPRD daerah lain untuk memulai era new normal.

“Caranya, dengan mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ” ujar Eriadi yang juga pengurus Ikatan Akutansi Indonesia Wilayah Sumut ini.

Coaching Clinic

Terkait coaching clinic persiapan evaluasi mandiri penerapan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas, Dr Eriadi mengatakan, Sekretariat DPRD perlu memulai era baru dalam perbaikan kinerja pemerintahan.

Caranya melalui kesiapan dan persiapan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas.

Hingga saat ini belum pernah dijadikan sampel penilaian dan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Namun kesadaran dan komitmen yang tinggi dari segenap unit kerja di lingkungan Setwan Kota Medan akan sangat membantu capaian lebih baik.

Terutama dalam penegakan reformasi birokrasi dan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Sementara evaluasi mandiri yang dilakukan ini juga mempedomani Permenpan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020 mencakup delapan area perubahan.

Dan diharapkan dapat memberi gambaran terkait strategi dan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja unit kerja yang ada.

Eriadi mengatakan, teknologi informasi di DPRD Kota Medan perlu diimplementasikan.

Aplikasi ini dapat membantu percepatan layanan administratif, memperbaiki akuntabilitas.

“Dan menyediakan kualitas informasi berkualitas bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tutupnya.  (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2