MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara diwakili Asisten Ekbang Setda Provsu H Agus Tripriyono MSi Ak CA memberi apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP-PTSI) di Medan, Rabu (30/8).
Rakernas Asosiasi BP-PTSI ini akan dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pendidikan nasional bersama lebih 300 badan penyelenggara PTS se-Indonesia, Kamis (31/8).
Gubernur menegaskan bahwa Asosiasi BP-PTSI memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan merata.
“Pendidikan merupakan tiang penopang utama dalam pembangunan bangsa. Pendidikan berkualitas akan mampu membentuk generasi unggul, kreatif dan inovatif yang siap hadapi berbagai tantangan masa depan,” katanya.
Petinggi Pemprovsu berharap Rakernas dan sarasehan dapat merancang langkah konkrit mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang beradab, sejahtera, berdaulat dan berdaya saing tinggi. Ditegaskan gubernur, pendidikan memiliki peran yang sangat sentral.
“Dengan semangat kebersamaan, kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, praktisi industri dan masyarakat, kita akan mampu mengatasi semua tantangan. Mari kita susun strategi dan kebijakan yang berkelanjutan untuk memajukan pendidikan sesuai tuntutan zaman,” kata gubernur.
Plt Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Prof Nizam dan Kepala LLDikti Sumut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD mengemukakan berbagai kebijaksanaan pemerintah terkini diantaranya pengurusan akreditasi, biaya akreditasi dan pengusulan guru besar.
Pada initinya, Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Kebijakan Merdeka Belajar Episode Ke-26 Tentang Transformasi Standar Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.
Salah satunya terkait Penyederhanaan Standar Kompetensi Lulusan, yang poin-poin pentingnya adalah , Perguruan Tinggi dapat merusmuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara terintegrasi, Tugas akhir mahasiswa dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi, jika Prodi S1 dan D4 yang sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir mahasiswa dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib dan Mahasiswa S2 dan S3 wajib diberikan tugas akhir, namun tidak wajib diterbitkan di jurnal.
Ketua Panitia Rakernas dan Sarasehan Pendidikan Nasional Asosiasi BP-PTSI Prof Dr H Bahdin Nur Tanjung MM melaporkan peserta Rakernas lebih 300 peserta berasal dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
“Rakernas, sarasehan dan wisata yang dilakukan selama tiga hari di Medan diharapkan memberi hasil maksimal untuk kemajuan pendidikan dan bangsa menuju Indonesia emas 2045. Ini akan dibukukan yang diserahkan pada para calon presiden RI,”ujar Prof Dr H Bahdin Nur Tanjung MM.
Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Kemdikbudristek, Prof. Drs, Syaiful Anwar Matondang MA Ph.D. bahwa saat ini pembaruan yang penting adalah bagaimana para pengelola perguruan tinggi swasta (PTS) saling bahu-membahu untuk meningkatkan mutu karena kini tidak bisa lagi membentuk persaingan sendiri tetapi harus berkolaborasi.
Katanya, apalagi saat ini sudah ada peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayanan bahwa akreditasi itu tidak lagi ada level-levelnya, namun akreditasi itu nantinya adalah terakreditasi dan tidak terakreditasi.
Satu lagi katanya yang perlu dipercepat adalah bagaimana memperbanyak doktor atau Guru Besar dimasing masing PTS.
“Kalau dulukan ada leve-levelnya yaitu ada unggul, baik, baik sekali ke depan tidak ada lagi itu tetapi terdaftar terakreditasi dan tidak terakreditasi. Di Sumut jumlah PTS terdaftar kini sebanyak 202 sehingga harapan saya dengan adanya Rakernas ini bagaimana meningkatkan mutu karena perguruan tinggi asing di Jakarta sudah masuk kemunginan 2 tahun kedepan di Sumut juga sudah masuk,” tandasnya. (Cbud)
