Oknum ASN Dinas PU Medan dihukum 4 Tahun Penjara

Pungli PHL, Oknum ASN Dinas PU Medan Dihukum 4 Tahun Penjara

  • Bagikan
TERDAKWA saat menjalani sidang di PN Medan. Pungli PHL, oknum ASN Dinas PU Medan dihukum 4 tahun penjara. Waspada/Rama Andriawan
TERDAKWA saat menjalani sidang di PN Medan. Pungli PHL, oknum ASN Dinas PU Medan dihukum 4 tahun penjara. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Oknum ASN, Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Utara, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Nusiruan, dihukum 4 tahun penjara oleh majelis hakim diketuai Bambang Winarno di Ruang Cakra III Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (7/12).

“Menjatuhi hukuman terhadap terdakwa Nusiruan dengan pidana penjara selama 4 tahun,” tandas majelis hakim.
JPU mengatakan, oknum ASN Dinas PU Medan dihukum 4 tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yakni dengan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah buruh atau Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas PU Kota Medan.

Tidak hanya hukuman penjara, hakim juga membebankan terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta, dengan catatan apabila tidak dibayar akan ditambah masa hukumannya selama 2 bulan.

“Perbuatan terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” ujar hakim.

Atas putusan tersebut JPU dan penasehat hukum terdakwa, Fitra Yufina dan Eparia menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

Putusan tersebut, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Christian Sinulingga, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsidar 3 bulan kurungan.

Kumpulkan Mandor

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU Christian, menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula saat terdakwa selaku Kepala UPT sekira awal bulan Januari tahun 2020 lalu, mengadakan rapat dengan mengumpulkan para Ketua Kelompok (Mandor) dari para Tenaga Honorarium.

Adapun maksudnya, apabila nantinya gaji tenaga honor secara rappel sudah keluar, agar dilakukan pengumpulan dana per orang, dengan alasan untuk keperluan biaya operasional kantor.

“Dan diarahkan dikutip per orang sebesar Rp 1juta dimana terdakwa mengatakan , “sampaikan sama kawan-kawan biaya operasional satu juta diselesaikan setelah tiga bulan gajian,” kata JPU.

Kemudian pada April 2020, para tenaga honor tersebut menerima gaji secara rappel, kemudian sesuai perintah dari terdakwa selaku Kepala UPT, para Ketua kelompok menyampaikan perintah tersebut kepada seluruh tenaga honor, bahwa jika gaji sudah dicairkan, maka diwajibkan untuk memberikan uang Rp 1 juta, namun pada saat itu para tenaga honor banyak yang merasa keberatan.

“Selanjutnya diarahkan oleh terdakwa kepada para Ketua kelompok setiap tenaga honor memberikan uang sebesar Rp500 ribu, per orang dan para Ketua Kelompok kembali mengutip uang dari para tenaga honor yang berjumlah sebanyak 82 orang dan perintah terdakwa setelah terkumpul seluruhnya baru diterima,” katanya.

Ketakutan

Menurut JPU, beberapa tenaga honor akhirnya memberikan uang tersebut karena merasa ketakutan tidak dipekerjakan kembali atau dipecat.

Pada 13 April 2020 uang hanya terkumpul sebagian, yang dipegang masing-masing Ketua Kelompok diserahkan kepada terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan datang dan mengamankan terdakwa dan uang yang diserahkan.

Menurut jaksa, bahwa para tenaga honorarium, terpaksa memberikan uang yang diperintahkan untuk dikumpulkan kepada para Ketua Kelompok.

Karena, jika tidak memberikan uang tersebut nama akan dicatat dan tidak dipertimbangkan untuk diperpanjangan pengangkatan, sebagai tenaga honorarium (dipecat) sehingga kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, JPU mengungkapkan maksud dari terdakwa Nusiruan, melakukan perbuatan memaksa para PHL menyerahkan uang, bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada terdakwa, dalam memenuhi kepentingan dan urusan pribadinya. (m32).

  • Bagikan