MEDAN (Waspada): Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Sumut prihatin dan miris setelah mengunjungi PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara, Jumat (8/4).
“Kita sangat miris melihat kondisi perusahaan yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dan produksi crude palm oll (CPO) di PT PSU Tanjung Kasau, sepertinya mereka hidup segan, mati tak mau,” kata Wakil Ketua Pansus PAD Zeira Salim Ritonga, melalui pesan tertulis kepada Waspada.
Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, keprihatinan itu juga terlihat dari kehadiran tim yang hanya disambut Kepala Bagian perusahaan, tak ada satupun petinggi yang dapat hadir.
“Ini kita herankan, padahal luas areal perkebunan yang dikelola seluas hampir 17 ribu hektar lebih dengan dua pabrik yang terletak di Kabupaten Batu Bara dan di Madina,” ujarnya.
Hal ini mengindikasikan perusahaan Pemprovsu tersebut dikelola main-main atau tidak serius. “Apa lagi terdengar kabar perusahaan terus merugi tanpa ada memberikan kontribusi PAD kepada Pemprovsu,” sebutnya.
Kemudian juga dia mendengar bahwa direktur utama perusahaan telah mengundurkan diri, diduga banyaknya tekanan dari para jajaran komisaris dan direksi lain.
Zeira mempertanyakan sejauh mana kinerja perusahaan PT PSU di Tanjung Kasau yang telah mendapatkan penyertaan modal pada tahun lalu yang diberikan Pemprovsu sebesar Rp 80 milyar lebih.
“Kemudian uang ganti rugi dari perluasan jalan tol sebesar Rp 55 milyar,” katanya.
Terkait ini, Zeira menegaskan Pansus PAD akan memanggil direksi keuangan yang masih ada satu-satunya, yakni Pak Dayat dan Komut tentang laporan pertanggung pengelolaan perusahaan serta laporan keuangan.
“Dugaan saya perusahaan dikelola hanya untuk kepentingan petinggi perusahaan semata yang berakibat meruginya perusahaan,”lanjut Zeira.
Belum lagi persoalan korupsi yang menimpa 3 pejabat di PT PSU, di mana kejaksaan Tinggi Sumut memblokir 700 hektar kebun kelapa sawit produktif di Madina sebagai alat bukti, yang pengelolaannya sampai saat ini belum jelas kemana uangnya
“Karenanya, saya meminta BPK untuk melakukan audit Investigasi terhadap laporan keuangan PT PSU agar uang rakyat Sumut dapat terselamatkan, ” katanya.
Bahkan pihaknya meminta kepada Gubsu untuk dapat memperbaiki carut-marutnya tata pengelolaan PT PSU saat ini. “Bila perlu diambil alih langsung Gubsu,” pungkasnya. (cpb)
