MEDAN (Waspada): Perguruan Tinggi (PT) Negeri maupun Swasta di Sumatera Utara (Sumut) hingga kini belum melaksanakan atau mengeluarkan pernyataan sikap, petisi atau sebuah gerakan soal melemahnya Demokrasi di Indonesia.
Belum dilaksanakannya hal itu terdapat berbagai alasan seperti yang disampaikan sejumlah rektor kepada Waspada pada Minggu (4/2).
“Sampai saat ini kita belum ada rencana melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh rektor-rektor lainnya diluar pulau Sumatera Utara, kita wait end see, Sumatera Utara kan memang belum ada yang melakukannya sampai saat ini,” terang Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof. Dr. Baharuddin, S.T.(foto).
Ia juga mengatakan pihaknya bersama rektor-rektor dari PT Negeri maupun Swasta di Sumut belum ada mendiskusikan secara khusus hal ini apakah akan melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh rektor di Jawa dan sejumlah daerah lain yang sampai saat pun sudah meluas.
“Belum, kita belum juga melakukan diskusi soal ini. Kita melihat perkembangan, belum bisa kita mengatakan apakah kita laksanakan atau tidak,” ucapnya lagi.
Ketika ditanya apakah mendukung petisi atau gerakan yang dilakukan oleh rektor-rektor atau guru besar di sejumlah wilayah itu, Prof Baharuddin tidak menjawab melainkan mengatakan bahwa pihaknya harus Netral.
“Kita Netral saja namanya Aparatur Negeri Sipil Negara (ASN), jadi Belum ada kita ikut mengeluarkan petisi atau gerakan soal itu, dan apalagi di Sumut inikan sangat sensitif” tegasnya.
Rektor lainnya, Prof. Dr. Agussani. M.A, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSIU) yang mengaku tengah berada di Dubai mengatakan hal yang sama bahwa sampai saat ini pihaknya belum melakukannya, dan berujar bahwa gerakan itu biar saja rektor-rektor lainnya yang melakukannya.
“Biarlah mereka saja, saya masih ada acara di Dubai, biar mereka sajalah,” ujarnya.
Bukan hanya Unimed dan UMSU, Universitas Sumatera Utara (USU) juga belum ada rencana dan arahan untuk membuat satu gerakan terkait melemahnya Demokrasi Indonesia ini.
Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si. melalui Kepala Humas, Promosi, dan Protokoler USU Amalia Meutia, M.Psi., Psikolog mengatakan bahwa banyak sudah menanyakan hal ini kepadanya namun sampai saat ini ia belum ada arahan apapun.
“Belum ada arahan, belum bisa memberikan komentar. Mungkin dalam waktu dekat akan ada hal-hal yang berkembang, jadi kita tunggu saja,” ucapnya.
Sementara itu, gerakan dan penyampaian petisi terkait melemahnya Demokrasi Indonesia ini sudah meluas dilakukan oleh rektor-rektor, guru besar baik PT Negeri maupun dari swasta yang ada di Indonesia.
Pernyataan bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi dinilai dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi belakangan ini.
Praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan kepada publik maraknya penyalahgunaan kekuasaan.
Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima.
Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara.(cbud)
