MEDAN (Waspada): Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting berpendapat pernyataan Joko Widodo yang menyebut presiden boleh berkampanye merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
“Ini sebuah kemunduran demokrasi, dan saya tidak setuju kalau presiden boleh berkampanye,” kata Baskami di Medan, Jumat (26/1).
Politisi PDI-P itu merespon pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut seorang presiden dan wakil presiden berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sehingga, Jokowi menekankan pernyataan yang disampaikannya pada Rabu (24/1/2024) soal presiden yang boleh memihak calon tertentu dan berkampanye sudah sesuai dengan aturan. Kepala Negara juga meminta agar pernyataannya tersebut tidak ditarik ke mana-mana.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting berpendapat sebaliknya yang menilai pernyataan tersebut lucu dan aneh.
Menurut Baskami, pernyataan itu lucu, dan aneh bagi dirinya, karena kekuasaan itu bukan untuk main-main.
“Harusnya presiden itu wasit, namun kok jadi ikut pemain,” ujar Baskami.
Hal tersebut memperlihatkan telah terjadi kemunduran dalam berdemokrasi.
Dalam kesempatan itu, Baskami juga meminta seluruh pejabat negara untuk netral, termasuk seluruh aparat keamanan untuk tidak melakukan intervensi.
“Kita minta Forkopimda supaya netral, dan aparat harus menjaga keamanan, jangan ada intervensi, ” tegas Baskami. (cpb)
