MEDAN (Waspada): Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan peristiwa konflik atau sengketa lahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, mendapat campur tangan intelijen asing.
Pernyataan itu dilontarkan Prabowo dalam Simposium “Geopolitik dan Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia” di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (2/11). Menurut Prabowo, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang besar menjadi sumber daya tarik dan sasaran kekuatan besar dunia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyinggung berbagai konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, salah satunya peristiwa di Rempang. Prabowo mengaku mendapat informasi bahwa ada campur tangan intelijen asing dalam peristiwa di Rempang, meski dia tak menyebutkan siapa intelijen asing dimaksud.
“Kita mendapat laporan dari berbagai sumber yang patut kita ketahui, bahwa peristiwa-peristiwa seperti di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel-intel asing,” kata Prabowo.
Bagi mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Surya Tjandra, persoalan seperti itu tidak perlu dijadikan isu yang tidak perlu, jika memang belum jelas kebenarannya.
Juru bicara Anies Baswedan ini berharap jika memang sudah terbukti, sekalian saja dibuka seterangnya sehingga tidak hanya menjadi gosip semata.
“Sebaiknya Pak Prabowo tidak menyebarkan gosip yang tidak perlu dan belum jelas kebenarannya. Kalau memang gagal menjaga situasi, sebaiknya evaluasi ke dalam dulu bukan terburu-buru menyalahkan asing. Kalau memang ada bukti sebaiknya dibuka saja sekalian agar jelas semuanya”, kata Surya Tjandra dalam keterangannya diterima Waspada di Medan, Jumat (3/11).
Surya menegaskan, titik berat penyelesaian konflik lahan di Rempang seharusnya lebih kepada kepedulian pemerintah terhadap masa depan warga yang tergusur. Solusi dengan memperhatitkan keadilan bagi masyarakat Rempang, sambungnya, seharusnya lebih dikedepankan.
“Kami juga berharap Pak Prabowo jangan menodai perjuangan warga untuk hidupnya di masa depan setelah harus tergusur. Masalah Kampung Tua di Kepulauan Riau ini sudah lama kami dengar sejak masih bertugas sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, kami mengerti keprihatinan warga hanya tampaknya belum sempat diselesaikan dengan adil”, ujarnya.
Bagi aktivis dan pengacara pro bono ini, pendekatan persuasif dengan mediasi antar-pihak yang bersengketa bisa menjadi salah satu solusi yang diajukan oleh pemerintah.
“Daripada mengeluarkan pernyataan seperti ini, baiknya Pak Prabowo membantu mempercepat proses mediasi independen yang diusulkan berbagai kalangan termasuk Komnas HAM”, pungkas Surya Tjandra.(m29)
