PPKM Level IV, Pemko Medan Diminta Ciptakan Sumber PAD

PPKM Level IV, Pemko Medan Diminta Ciptakan Sumber PAD

  • Bagikan
ANGGOTA Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin. Waspada/Ist
ANGGOTA Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya di Kota Medan. Pasalnya hingga saat ini, Kota Medan masih memiliki begitu banyak sumber PAD yang sesungguhnya dapat digali bahkan dimaksimalkan.

“PAD dari pajak Hotel dan Restoran tentu merosot tajam. Tapi kita jangan lupa, Hotel dan Restoran yang menunggu Pajak sejak 5 tahun yang lalu bahkan lebih juga cukup banyak, itu sangat bisa dimaksimalkan penagihannya,” ujar Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin (foto), Kamis (12/8).

Ditegaskan Duin, alasan Covid-19 ataupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV yang diterapkan pemerintah, tidak bisa menjadi alasan bagi para pengusaha hotel dan restoran yang telah menunggak pajak lebih dari 2 tahun untuk tidak membayar kewajibannya.

Pasalnya, pandemi Covid-19 baru melanda tanah air sejak 1,5 tahun yang lalu, atau tepatnya sejak Maret 2020. Sedangkan tunggakan yang dilakukan para pengusaha hotel dan restoran itu, ada yang sudah mencapai lebih dari 5 tahun.

“Jadi Covid-19 ini jangan terus-terusan dijadikan kambing hitam, karena mereka menunggak jauh sebelum pandemi ini ada. Apalagi pajak hotel dan restoran itu sesungguhnya bukan para pengusaha itu yang membayarnya, tapi pengunjung hotel dan restoran. Uang itu dititipkan pada management hotel dan restoran, mereka hanya tinggal menyetorkannya kepada pemerintah,” tegasnya.

Penagihan Pajak

Untuk itu, Duin meminta kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan sebagai OPD yang berwenang dalam melakukan penagihan pajak dan retribusi, termasuk pajak dan retribusi hotel dan restoran untuk serius dalam melakukan penagihan utang pajak ataupun retribusi yang ada.

Tak cuma itu, BPPRD juga diminta untuk serius dalam mencari dan menggali sumber-sumber PAD lainnya untuk Kota Medan. Apalagi diketahui, pada tanggal 31 Agustus nanti meruakan waktu jatuh tempo pembayaran PBB. Untuk itu, BPPRD diminta harus maksimal dalam mengejar target realisasi PBB di tahun 2021 ini.

“Khususnya yang nilai PBB nya cukup besar, bahkan yang masih menunggak dari tahun-tahun yang lalu. BPPRD ini harus serius dalam mendukung Kebijakan Wali Kota Medan, Pak Bobny Nasution yang ingin menggali pendapatan daerah secara maksimal untuk mendukung pembangunan Kota Medan,” katanya.

Diketahui PPKM Darurat sejak 12 Juli 2021 yang dilanjutkan dengan PPKM Level IV pada 20 Juli dan diperpanjang beberapa kali hingga 23 Agustus mendatang, PAD Kota Medan mengalami penurunan secara drastis.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar menjelaskan adanya penurunan PAD Kota Medan dalam dua tahun terakhir.

Proyeksi APBD Pemko Medan Tahun 2022 sebesar Rp6,1 Triliun, Tahun 2023 sebanyak Rp6,5 Triliun, Tahun 2024 sebesar Rp6,8 Triliun, Tahun 2025 Rp7,1 Triliun dan Tahun Rp 7,3 Triliun. Sedangkan PAD Tahun 2021 sebanyak Rp2,1 Triliun, Tahun 2022 sebanyak Rp3,1 Triliun, Tahun 2023 sebesar Rp3,28 Triliun dan seterusnya meningkat 200 Miliar pertahun nya. (h01)

  • Bagikan