PPKM Level IV, Pemko Medan Diminta Bersikap Adil Kepada Supir Angkot

PPKM Level IV, Pemko Medan Diminta Bersikap Adil Kepada Supir Angkot

  • Bagikan
WAKIL Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala.Waspada/Ist
WAKIL Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala.Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajuddin Sagala (foto), meminta kepada pemerintah untuk bisa bersikap adil kepada para sopir angkot di Kota Medan.

Hal ini terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang Level IV di Kota Medan, membuat penghasilan para sopir angkot menurun hingga 70 persen.

“Saya rasa kalau di penyekatan itu perlu saya cari tahu dulu, betul gak Bus BTS boleh lewat tapi angkot tidak? Kalau betul, maka benar bahwa pemerintah tidak adil, dan ini harus diluruskan oleh pemerintah,” ucap Rajuddin kepada wartawan, Rabu (28/7).

Diterangkan politisi PKS itu, pemerintah juga harus mulai memberi perhatian lebih kepada nasib para sopir angkot yang tidak terpuruk dalam masa PPKM Level IV ini. Sebab dirumahkannya ribuan pegawai mall, anak sekolah belajar daring, dan berbagai faktor lainnya, dinilai sangat berpengaruh dalam merosotkan penghasilan para sopir angkot

Rajuddin menegaskan, sudah saatnya setiap sopir angkot di Kota Medan wajib masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didata oleh Dinas Sosial Kota Medan, supaya nantinya mmpara sopir angkot bisa mendapatkan berbagai bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemko Medan.

“Stimulus dalam bentuk apapun saat ini sangat penting, kita berharap mereka termasuk dalam golongan masyarakat yang berhak mendapatkan berbagai jenis bantuan itu,” ucapnya.

Sementara Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe , mengatakan, tidak cuma membuat sopir angkot merosot penghasilannya, PPKM dengan berbagai aturannya juga membuat para sopir angkot merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah.

Pasalnya, saat ini sejumlah jalan dilakukan penyekatan, para angkot pun terpaksa harus mengikuti penyekatan itu. Tetapi di lapangan, khusus untuk Bus Trans Metro Deli atau yang merupakan Bus Buy The Service (BTS), para petugas di lokasi penyekatan mengizinkannya untuk lewat.

“Sudah banyak di depan mata kami terjadi, kalau Bus Trans Metro Deli yang lewat, langsung sibuk petugas buka penyekatan itu. Tapi kalau angkot yang lewat, ya kami harus ikut penyekatan itu. Dimana keadilan untuk kami? Apa bedanya angkot sama Bus BTS? Sama-sama melayani masyarakat nya,” katanya.

Bahkan, untuk setoran kredit (mobil) angkot, kebutuhan makan keluarganya saja banyak sopir angkot yang gak mampu lagi. PPKM ini bukan lagi membuat sopir angkot terdampak, tapi juga terpuruk.

“Hancur-hancuran lah penghasilan sopir-sopir angkot ini, anjlok penghasilan mereka antara 60 sampai 70 persen, entah mau makan apa lagi anak istri sopir-sopir ini,”imbuhnya.

Gomery pun terus memprotes langkah pemerintah yang masih menggratiskan tarif Bus BTS ke 5 koridor Bus BTS di Kota Medan. Padahal gratisnya tarif Bus BTS, akan sangat berdampak kepada volume penumpang angkot.

“Bus BTS gratis, angkot bayar, tujuannya sama. Siapapun ditanya pasti pilih Bus BTS, namanya juga gratis. Makin terpuruk lah angkot-angkot ini, tapi gak ada juga perhatian pemerintah untuk kami. Maka kami tanya lagi, dimana keadilan untuk kami?” tanya Gomery.

Lebih Serius

Untuk itu, Gomery meminta agar pemerintah, khususnya Pemko Medan agar berkenan untuk lebih serius dalam memperhatikan nasib para sopir angkot di Kota Medan. Sebab saat ini, setidaknya ada lebih dari 5.000 sopir angkot di Kota Medan yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan sekadar hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

“Artinya ada 5000 lebih keluarga yang terancam tak makan, anak-anak tak sekolah, karena tak ada perhatian dari pemerintah kepada sopir-sopir angkot ini. Mohon lah, ada keadilan dan perhatian lebih untuk sopir-sopir angkot di Kota Medan ini,” harapnya. (h01)

  • Bagikan