Waspada
Waspada » Proses Hukum Kejahatan Seksual Ayah Pada Anak Dinilai Lamban
Medan

Proses Hukum Kejahatan Seksual Ayah Pada Anak Dinilai Lamban

MEDAN (Waspada): Proses hukum kejahatan seksual oleh ayah kandung pada anak yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Serdangbedagai dan beritanya viral  karena ibu anak itu melakukan demonstrasi meminta pelaku (suaminya) ditahan, mendapat sorotan.

Yakni dari Pusat Kajian Perlindungan Anak(PKPA) Sumut, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pusaka Indonesia dan Pengamat Hukum.
 
Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Keumala Dewi, bersama Dizza Siti Soraya,selaku Koordinator Pusat Pengaduan Anak PKPA, Sabtu (6/2) menyayangkan lambannya proses hukum atas kasus pencabulan yang dialami sebut saja Bunga  (5 tahun).
Kata dia, PKPA dan UPT PPA Provsu mengalami kendala dan kesulitan untuk bertemu dan berkordinasi dengan jaksa  dalam upaya memantau perkembangan proses persidangan korban.
Dizza Siti Soraya, menyebutkan,  adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya JW, sejak Bunga berusia 2 tahun.
Pencabulan terungkap sejak Januari 2019 telah menjalani persidangan di Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Sergai atas tuntutan pencabulan, namun hingga saat ini tidak ditahan kejaksaan dan hanya menjalani tahanan kota. 
Ibu korban juga menyayangkan keputusan kejaksaan yang hanya menuntut pelaku 9 tahun penjara. Beliau yakin bahwa pelaku layak dituntut di atas 10 tahun karena dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi korban.
“PKPA selaku lembaga yang fokus pada pemenuhan hak anak beranggapan bahwa lambatnya proses hukum atas kasus Bunga dapat berdampak buruk pada psikologi korban dan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan,” ujarnya.
Menurutnya, bahwa sampai proses persidangan terdakwa juga belum dilakukan penahanan. Keputusan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa juga memperburuk kondisi korban.
Ditambah lagi pada saat persidangan, korban ditempatkan pada ruangan yang sama dengan pelaku, sehingga menyebabkan trauma pada anak. Terutama karena terdakwa merupakan ayah kandung korban,” paparnya. 
Meninjau lambannya proses hukum dalam kasus ini, Keumala Dewi selaku Direktur Eksekutif PKPA berpendapat bahwa proses penanganan kasus yang lambat ini, mengindikasikan kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus ini.
Dan dampaknya kepada si anak adalah trauma berkepanjangan karena sampai saat ini pelaku bebas berkeliaran, lebih jauh lagi, dampaknya pada sistem perlindungan anak dan penegakan hukum di Sumatera Utara yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
Selain itu, kegagalan merespon dan menangani kasus ini, akan menimbulkan munculnya kasus-kasus  serupa pada anak lain, dan ini menjadi citra buruk pada penegakan hukum dan pemerintahan di Indonesia.
 

Sorotan Khusus

 
Kasus yang menimpa JW juga mendapat sorotan dari Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, SH, MS. 
“Kami prihatin atas kejadian yang menimpa anak kita JW (6) yang diduga menjadi korban pencabulan. Semoga pelakunya dapat dikenakan sanksi Pasal 82 UU 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
“Terimakasih kepada PKPA Medan dan Dinas P3A Prov Sumatera Utara yang  telah melakukan berbagai upaya perlindungan anak dan pendampinga selama proses peradilan. Semoga putusan hukumnya akan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, ” paparnya dalam kordinasi yang dilakukannya bersama Yayasan PKPA. 
 

Dinilai Kurang Serius

 
Kordinator Advokasi Pusaka Indonesia Elisabet Pranginangin menyebutkan, Pusaka Indonesia, menyesalkan sikap polisi dan jaksa yang kurang serius menangani kasus karena hampir 2 tahun proses hukumnya untuk kasus cabul terhadap anak. Apa pantas pelakunya di tahanan luar?
Ini sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 64 huruf h : anak dan  keluarga berhak mendaptkan akses pengadilan yang objektif. Status tahanan kota sangat tidak adil bagi korban, apalagi pelaku adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak.
Ancaman hukuman ini diatas 5 tahun dan biasanya penyidik dan penuntut melakukan penahanan tersangka tahanan kota malah meringankan terdakwa, karena masa hampir 2 tahun tetap akan dikurangkan dengan masa tahanan Proses yang berlarut dan lama hampir 2 tahun, untuk kasus ini, maka wajar ibu korban protes dan menuntut keadilan,” ujar Elisabet Perangin-angin. 
 

 Apresiasi Ibu Korban

 
Pengamat Hukum yang juga Dosen Universitas Dharma Wangsa, Rina Melati Sitompul, memberi apresiasi terhadap ibu korban.
“Apresiasi atas kegigihan sang Ibu menyuarakan aspirasinya. Wujud untuk mencapai keadilan harus diperjuangkan. Jadi upaya si ibu dengan aksi adalah salah satu cara agar suara hati bisa didengar,” ungkapnya. 
Dia berpandangan, satu sisi, dari proses bergulirnya kasus sampai ke persidangan seperti ada keraguan para penegak hukum terhadap yang berproses.
Seolah-olah yang penting berkas sudah dimajukan dan disidangkan dan ditambah tututan sudah dilakukan. Dan terdakwa tidak ditahan.
“Nah kesan yang  muncul penegakan hukumnya hanya sekedar pemenuhan saja. Karena kalau dari secuil yang diberitakan ini tertangkap Jaksanya ragu terhadap proses pembuktian mereka tak mencukupi.
Apakah karena lemahnya alat bukti yang mereka miliki sehingga  kesan yang tertangkap yang penting proses berkas sudah disidangkan tinggal hakim yang menilai,”pungkas Rina Melati Sitompul.(m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2