Waspada
Waspada » Politik Dinasti Menyumbat Kader Untuk Maju
Medan

Politik Dinasti Menyumbat Kader Untuk Maju

PAKAR Politik dan Sosial Prof Dr Badaruddin MSi . Politik sinasti menyumbat kader untuk maju. Waspada/Ist
PAKAR Politik dan Sosial Prof Dr Badaruddin MSi . Politik sinasti menyumbat kader untuk maju. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Politik Dinasti yang saat ini semakin banyak dijumpai di berbagai kota di Indonesia dinilai sangat merugikan, karena bisa menyumbat kader partai untuk maju.

Politik dinasti menyumbat kader untuk  maju dan ini akan berlangsung ke depan di dunia perpolitikan di negeri ini

Idealnya, dalam pertarungan pemilihan seorang calon kepala daerah disatu daerah adalah kader partai.

Tapi itulah situasi perpolitikan yang terjadi saat ini.

Demikian Pakar Politik dan Sosial Prof Dr  Badaruddin MSi (foto) kepada Waspada, kemarin menyikapi politik dinasti yang makin banyak muncul di tanah air.

Dikuatirkan, ini akan berlangsung ke depan di dunia perpolitikan di negeri ini. Dan ini tidak bisa dihindari bila partai politik itu sendiri tidak menghempangnya.

Memang ini tidak melanggar UU politik, namun tidak baik untuk dunia perpolitikan dan menimbulkan preseden buruk untuk perpolitikan itu sendiri.

Secara etika politik,sebut Badaruddin, politik dinasti ini tidak baik, tapi realita politik itu sendiri dalam pengkaderannya juga belum baik.

Sehingga bila seseorang meskipun bukan dari kader tapi dianggap memiliki elektibitas bisa dimajukan dalam pencalonan kepala daerah.

Tapi itulah dinamika politik yang terjadi sekarang ini.

Sebelumnya, lanjut Badaruddin, para pakar juga sudah melihat politik dinasti ini akan terjadi dan ada kekuatiran apalagi dianggap belum mumpuni untuk dijadikan pemimpin.

Bahkan, usulan ke Mahkamah Konstitusi ini juga sudah dilakukan, namun sekarang itu kembali diperbolehkan.

Artinya, saat itu, seseorang boleh maju tanpa membawa embel-embel dari keluarganya yang sedang menjabat.

Sebab secara etika hal ini kurang baik dan menjadi preseden buruk di partai itu sendiri maupun edukasi politik di masyarakat.

Contohnya saat kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dia mengkader anaknya untuk terjun di dunia politik.

Pada saat dia tidak menjabat lagi, baru anaknya diperbolehkan untuk maju.

Tapi berbeda dengan pemerintahan Jokowi, bahkan politik dinasti ini bermunculan. Meski ini tidak melanggar UU perpolitikan dan itu adalah hak seseorang.

Namun secara etika politik hal ini tidak baik, papar Badaruddin

Karena banyak kasus yang kita lihat di daerah politik dinasti terjadi dan ternyata calon itu tidak mumpuni jadi pemimpin akhirnya membawa catatan yang tidak baik dalam kepemimpinannya.

“Sebab tidak memiliki kemampuan atau mumpuni jadi memimpin,” sebut dosen USU ini.

Terus Berlangsung

Senentara Dadang Darmawan Pasaribu,S.Sos. M.Si menyikapi, politik dinasti mengatakan, dalam demokrasi saat ini politik dinasti ini akan terus berlangsung pada demokrasi bangsa ini.

Memang, lanjut Dadang, secara konstitusi itu dibenarkan dan tidak dilarang.

Namun ada kekuatiran kita estafet kekuasaan yang dilanjutkan oleh keluarga untuk menutupi kobobrokan pemerintahan saat keluarga sebelumnya menjabat inilah salah satu dikuatirkan pada politik dinasti tersebut.

Bila saja calon pemimpin itu diusung untuk maju memiliki kemampuan yang mumpuni dan kompeten dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat silahkan saja bertarung

Namun dikuatirkan, politik dinasti itu dilakukan selain tidak mumpuni sicalon yang diusung karbitan dan tidak mampu menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Tapi hanya untuk kepentingan kekuasaan, tutup Dadang. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2