Polisi Perlu Patroli Rutin Atasi Maraknya Begal

Polisi Perlu Patroli Rutin Atasi Maraknya Begal

  • Bagikan
DOSEN Fakultas Hukum USU, M Hadyan Yunhas Purba. Haydan berpendapat, polisi perlu patroli rutin atasi maraknya begal. Waspada/ist
DOSEN Fakultas Hukum USU, M Hadyan Yunhas Purba. Haydan berpendapat, polisi perlu patroli rutin atasi maraknya begal. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Dosen Fakultas Hukum USU M Haydan Yunhas Purba berpendapat, polisi perlu patroli rutin atasi maraknya begal di Kota Medan.

“Sebagai alat negara, polisi perlu melalukan patroli rutin untuk atasi maraknya begal yang akhir-akhir ini meresahkan,” kata M Haydan (foto) di Medan, Minggu (2/2).

Menurut dia, aksi kejahatan jalanan (street crime), seperti jambret, begal, gengmotor, dan sebagainya yang terjadi di Kota Medan, tentunya meresahkan masyarakat, dan harus menjadi khusus aparat kepolisian.

Kata dia, penting diketahui, bahwa rasa aman merupakan kebutuhan hakiki setiap orang.

Sehingga, negara harus menjamin terpenuhinya hal ini agar masyarakat yang menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.

Agar mereka dapat terbebas dari segala kekhawatiran, ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Oleh karena itu, aparat kepolisian sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri harus berperan aktif mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Salah satu bentuk dari peran aktif apparat kepolisian dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melaksanakan patroli,” katanya.

Diatur Khusus

Dijelaskannya, kegiatan patroli ini diatur secara khusus di dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Patroli (Peraturan Kabarhankam No.1/2017).

Di dalam Pasal 11 huruf a peraturan tersebut tegas menentukan bahwa salah satu bentuk patroli yang dapat dilakukan adalah patrol rutin, yang dilaksanakan secara terus menerus.

“Seharusnya aparat kepolisian di Sumut meningkatkan intensitas pelaksanaan patroli, guna mencegah maraknya aksi kejahatan jalanan (street crime) yang kian hari semakin merajalela, dan tidak jarang merenggut korban jiwa,” kata M Haydan.

Dalam hal ini, aparat kepolisian harus berperan tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi lebih kepada pencegahan terjadinya tindak kejahatan.

Ini sesuai fungsi kepolisian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Yaitu, untuk menjalankan fungsi negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bila tidak berjalan baik, tentunya akan beroptensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian.

Hal ini dapat mendorong timbulnya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) di tengah masyarakat, yang mengakibatkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Serta akan merugikan masyarakat Sumut, khususnya di Kota Medan.

“Oleh karena itu, saya berharap agar kiranya Polda Sumut, yang saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Martuani Sormin, dapat memerintahkan jajarannya agar meningkatkan kegiatan patroli rutin secara terus menerus siang dan malam.

Ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya aksi kejahatan yang mengancam masyarakat Sumut, khususnya di Kota Medan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Bapak Kapoldasu dalam beberapa kesempatan

“Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di Sumut, dan semoga hal tersebut dapat terealisasi secepatnya,” pungkasnya. (m37)

 

  • Bagikan