Poldasu Diminta Serius Tangani Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Polda Sumut diminta serius tangani laporan Sohuan, warga Jl. Kail Labuhan Deli, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam jual beli tanah di Tanjungbalai dengan terlapor WA dan LL.

“Kita meminta agar penyidik Polda Sumut serius menangani laporan tersebut, dengan meningkatkan status hukumnya seperti menetapkan tersangka disusul penahanan, jika hasil pemeriksaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Dr. Panca Sarjana Putra SH, MH (foto) praktisi hukum yang juga dosen Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rabu (17/11).

Ahli pidana yang kerap memberikan keterangan keahliannya di persidangan berpendapat, apalagi saat ini Kapolri sedang giat-giatnya mengampanyekan transformasi Polri yang Presisi.

Oleh karena itu, dia meminta agar jajaran di bawahnya harus tanggap, cepat menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari setiap warga terkait suatu kasus dugaan tindak pidana, termasuk soal laporan Sohuan dengan terlapor WA dan LL, warga Tanjungbalai, seperti diberitakan media.

“Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Maka itu ketika laporan itu sudah diterima, dilakukan penyelidikan (Lid) dan ditingkatkan ke penyidikan (Dik) dengan 2 alat bukti yang cukup, tentunya Polda Sumut harus melayangkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan hasil penyelidikan) kepada pihak pelapor,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Polda Sumut juga harus betul-betul komitmen dalam penegakan hukum itu. “Apabila tidak serius dalam penanganan perkara, maka yang akan terjadi itu adalah tidak adanya kepastian hukum bagi korban selaku pencari keadilan atas kasus yang dilaporkannya,” tutur Panca.

Menurut dia, apabila ada kendala dalam penanganan perkara yang dilaporkan seperti laporan Sohuan, maka penyidik diminta untuk selalu bersinergi dengan pelapor atau korban. Sehingga korban merasakan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Artinya jangan sampai perkara itu terombang ambing.

Jika laporan/pengaduan yang dialami Sohuan sebagaimana diberitakan media, menurut Panca, laporan itu bisa duduk perkara pidana dan dapat memenuhi unsur pasal 372 dan atau 378 KUHPidana yakni tentang penipuan dan penggelapan. Dimana, pelapor sebagai pembeli beritikat baik, telah memberikan sejumlah uang sebagai panjar pembelian dua bidang lahan/tanah milik terlapor.

Lalu sudah membersihkan/menimbun lahan dan membuat akses/jalan atas persetujuan terlapor sebagai penjual dengan biaya pribadi pelapor. Akan tetapi kemudian terlapor hanya bersedia menjual sebidang lahan/tanahnya dengan berbagai alasan.

“Kalau pemberian uang panjar dan pembersihan lahan dibuktikan dengan adanya saksi- saksi sesuai fakta dan kwitansi atau surat-surat yang sudah diperiksa Penyidik, serta sudah dilakukan cek TKP(lokasi) dan klarifikasi oleh penyidik, apanya lagi yang kurang. Bukan kah hasil penyelidikan itu sudah kuat dan layak untuk ditingkatkan ke penyidikan disusul penetapan tersangka?,” kata Panca.

Sebelumnya diberitakan, Sohuan, warga Jl. Kail Medan, selaku pelapor melalui kuasa hukumnya Johansen Simanihuruk SH, MH, dan Rakerhut Situmorang SH, MH, dari Kantor Law Office JO Simanihuruk & Associates mohon perlindungan hukum ke Kapolda Sumut.

Pasalnya, laporannya atas dugaan penipuan/penggelapan terkait jual beli tanah dengan terlapor pasangan suami isteri (pasutri) WA dan LL, warga Tanjungbalai, belum ada kepastian hukum dan belum ada penetapan tersangka. (m15)

Teks Foto
Dr. Panca Sarjana Putra SH, MH.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *