Waspada
Waspada » Poldasu Diminta Hentikan Kasus TPPU Suhendra
Medan

Poldasu Diminta Hentikan Kasus TPPU Suhendra

Kuasa hukum Jonson Sibarani dan Gindo Nadapdap menperlihatkan dokumen gugatan, Senin (3/5). Waspada/Ist
Kuasa hukum Jonson Sibarani dan Gindo Nadapdap menperlihatkan dokumen gugatan, Senin (3/5). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Polda Sumut diminta menghentikan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan PT Bumi Sari Prima (BSP) dengan tersangka Suhendra Chudiharja alias Hendra alias Ahwat.

Sebab, Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar telah memutuskan perkara Suhendra Chudiharja melawan PT BSP adalah perkara perdata wanprestasi.

“Maka tindakan Poldasu menjadikan klien kami sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang harus dihentikan,” ujar kuasa hukum Suhendra Chudiharja, Gindo Nadapdap dan Jonson Sibarani kepada wartawan di Mapoldasu, Senin (3/5).

Awalnya, Suhendra mendaftarkan gugatan perdata wan prestasi di PN Pematangsiantar dengan register perkara perdata No. 41/Pdt.G/2020/PN Pms antara Suhendra Chudiharja sebagai penggugat melawan (1) PT Bumi Sari Prima sebagai tergugat I, (2) Susanto tergugat II dan (3) Sunarto alias Awan l tergugat III.

Adapun dasar permintaan dihentikannya TPPU tersebut, menurut Jonson, karena PN Pematangsiantar telah mengeluarkan putusan No. 42/Pdt.G/2020/PN Pms dengan amar memutuskan dalam perkara rekonvensi (gugat balik).

Yakni mengabulkan rekonvensi untuk sebagian, menyatakan perbuatan tergugat rekonvensi yang tidak membayar hasil penjualan tepung tapioka milik penggugat sebesar Rp4.082.480.000 adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Kemudian, menghukum tergugat Rekonvensi membayar hasil penjualan tepung tapioka kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.082.480.000 secara tunai dan menolak gugatan Rekonvensi yang selain dan selebihnya.

“Tapi klien kami baru bersedia membayar hasil penjualan tepung tapioka setelah masalah dengan Susanto dan Awan selesai,” kata Jonson.

Perjanjian Lisan

Adanya gugatan berawal dari perjanjian lisan kerjasama antara Suhendra dengan Dirut PT BSP Juwan Chandra dalam bisnis penjualan hingga penagihan tepung tapioka pada 2016 hingga 2018.

Namun dalam perjalanannya, Suhendra dianggap menipu dan menggelapkan miliaran rupiah oleh PT BSP, karena Susanto dan Awan tidak membayar kewajibannya kepada Suhendra.

Kasus itu kemudian dilaporkan ke Subdit Jahtanras Poldasu hingga Suhendra divonis PN Medan 3,6 tahun. Namun, dalam banding Mahkamah Agung menjadi 2 tahun. “Masa hukuman 2 tahun itu sudah dijalani klien kami 1 tahun,” kata Jonson.

Karena tidak menerima putusan pidana tersebut, Suhendra mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

“Namun masih terkendala karena MA tak kunjung mengirim salinan putusan ke PN Medan meski perkara itu telah diputus pada Agustus 2020. Sedangkan salinan putusan tersebut salah satu syarat wajib dalam pengajuan PK,” katanya.

Anehnya, pada 17 September lalu, Suhendra kembali dilaporkan PT BAP dalam kasus TPPU dan ditetapkan sebagai tersangka. “Berdasarkan informasi penyidik, proses TPPU itu merupakan tindak lanjut dari perkara sebelumnya, yakni penipuan dan penggelapan.”

Berdasarkan Surat Edaran MA No. 1/1956,  apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu,” sebut Jonson.(m10)

Waspada/Ist

Kuasa hukum Jonson Sibarani dan Gindo Nadapdap menperlihatkan dokumen gugatan, Senin (3/5). Waspada/Ist

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2