Waspada
Waspada » Poldasu Didesak Ungkap Dugaan Korupsi Di PSDA Sumut
Medan

Poldasu Didesak Ungkap Dugaan Korupsi Di PSDA Sumut

PULUHAN mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Mapoldasu, diterima Kompol T Mataniari dari Bid Humas Poldasu, Selasa (4/8). Poldasu didesak ungkap dugaan korupsi di PSDA Sumut. Waspada/Ist
PULUHAN mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Mapoldasu, diterima Kompol T Mataniari dari Bid Humas Poldasu, Selasa (4/8). Poldasu didesak ungkap dugaan korupsi di PSDA Sumut. Waspada/Ist

MEDAN  (Waspada): Poldasu dan jajarannya didesak ungkap dugaan korupsi di Pengelolaan Sumber Daya Air/PSDA Sumut.

Poldasu  didesak ungkap dugaan korupsi di PSDA Sumut sekaligus menangkap kepala dinasnya, yang diduga kuat terlibat kasus tersebut.

Desakan ini disampaikan puluhan mahasiswa menamakan diri Forum Mahasiswa Peduli Keadilan Sumatera Utara (FMPK-SU) saat berunjukrasa  di Mapoldasu Jl Medan-Tanjungmorawa Km 10,5 Medan, Selasa (4/8).

Disebutkan, ada beberapa dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan Kadis PSDA/SDA Provsu.

Antara lain, Kadis PSDA diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Berupa mark-up dalam pembebasan lahan (pembelian sebidang tanah) berlokasi di Jalan Balai Desa, Dusun IV Helvetia Medan.

Lahan tersebut adalah lahan yang dipakai untuk pembangunan atau pengerjaan proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional I Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang.

Atau yang disebut pembangunan reservoir yang dibangun Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Pengembangan Sistem Pegolahan Air.

Kemudian, jelas mereka, diduga Dinas PSDA Sumut menyerobot lahan milik warga sekitar tanpa melakukan silang sengketa dan langsung melakukan pematokan secara sepihak.

Tanah tersebut ahli warisnya adalah Gurnam Singh (orangtua dari Carren), Naranjan Singh (orang tua dari Kuldip) dan Naranjan Singh (orang tua dari Winder).

Sehingga diduga Dinas PSDA Sumut terlibat persekongkolan jahat dengan Kator Jasa Penilaian Publik (KJPP).

“Hal itu terindikasi dengan keluarnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SPKT) atas tanah tersebut yang dijadikan sebagai syarat dalam pemberkasan pengerjaan/pembangunan SPAM Reg I Mebidang,” terang Ketua FMPK-SU Junaidi Siagian.

Penentuan Harga

Hal tersebut, kata dia, terindikasi dari adanya dugaan penentuan harga per meter tanah dan dari pembelian sebidang tanah tersebut Dinas PSDA diduga menerima fee untuk keuntungan pribadi.

“Tanah berlokasi di Jalan Balai Desa Dusun IV Desa Helvetia, Kecamatan Medan Hevetia dengan luas 1,7 hektare tersebut memiliki alas hak berupa SHM dan Surat Kepemilikan Tanah,” sebutnya.

Dia didampingi koordinator aksi Lukman Siregar dan koordinator lapangan Dedi Iskandar Siregar.

Sebab itulah mereka meminta Kapoldasu segera mengungkap dan menangkap Kadis PSDA Provsu atas dugaan terlibat korupsi.

Mereka juga meminta agar Poldasu melakukan penyelidikan dan tidak tebang pilih.

Terutama dalam pengusutan dugaan indikasi tindak pidana korupsi di Dinas PSDA Sumut dalam pembangunan SPAM Reg I Mebidang.

Mereka juga meminta kepada Gubsu mengevaluasi kinerja Kadis PSDA dan mencopot Kadis PSDA dari jabatannya.

Sebab sang kadis diduga lalai dan menyelewengkan wewenang jabatan.

“Evaluasi dan hentikan mark up dalam penyediaan lahan perencanaan pembangunan SPAM RAEG I Medan Di Baai Kementerian Permukiman dan Cipta Karya Provsu,” katanya.

Apabila dalam waktu 3×24 tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka mereka akan turun dengan massa lebih banyak lagi.

Setelah diterima perwakilan Poldasu Kompol T Mataniari dari Bid Humas Poldasu, para pengunjukrasa kemudian membubarkan diri.

“Terimakasih adik-adik, tuntutan anda akan kami sampaikan kepada pimpinan. Bila kasus ini sudah dilaporkan pasti akan ditindak lanjuti,” katanya.(m10)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2