Waspada
Waspada » Poldasu Belum Mau Komentari Status Bupati Labura
Medan

Poldasu Belum Mau Komentari Status Bupati Labura

MEDAN (Waspada): Hingga kini Poldasu belum mau komentari perkembangan penyidikan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (DBH PBB) tahun 2013, 2014 dan 2015, termasuk penetapan status Bupati Labuhanbatu Utara atau Labura, KS.

Poldasu belum mau komentari dugaan korupsi DBH PPB, yang diduga melibatkan KS sekaligus penetapan status bupati Labura itu.

Kapoldasu Irjen Pol. Martuani Sormin dikonfirmasi kemarin, tidak memberi jawaban soal itu, termasuk Dir Reskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana, terkesan belum mau berkomentar .

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan dikonfirmasi ulang Waspada, Selasa (4/8) siang mengatakan, masih berusaha menghubungi penyidik kasus itu.

“Saya teruskan pertanyaan mungkin ini ya (ke penyidik),” ujar Nainggolan.

Hanya, sampai pukul 17:40 belum ada jawaban dari penyidik kasus itu. “Sampai sore belum ada jawaban,” katanya.

Sebelumnya, beredar surat penetapan status Bupati Labura KS sebagai tersangka kasus tersebut.

Surat diterbitkan 22 Juni 2020 ditandatangani Dir Reskrimsus Poldasu Kombes Rony Samtana, menyebutkan penetapan Bupati Labura sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemungutan biaya PBB.

Atas kasus ini juga, Polda Sumut sudah menahan tiga tersangka, yakni Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Labura 2013 Ahmad Fuad Lubis.

Kemudian, Kepala Dinas DPPKAD Labura 2014-2015 Faizal Irwan Dalimunthe dan Kabid DPPKAD Labura Armada Pangaloan.

Ketiganya pun mulai menjalani proses sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (3/8) kemarin.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison menyebutkan ketiga terdakwa melawan hukum.

Yakni dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2,1 miliar.

Hendri juga mengatakan, bahwa Bupati Labura KS akan dipanggil menjadi saksi kasus itu.

“Bakal menjadi salah satu saksi yang akan diperiksa,” ujarnya kepada wartawan usai sidang kemarin.

Ia juga menyebutkan kalau Bupati menerima fee sebesar 10 persen dari pemungutan PBB tersebut. “Jadi sekira seratusan juta rupiah lah fee nya setiap tahun yang diambil,” sebutnya. (m10)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2