MEDAN (Waspada): Ketua DPRD Sumut Sutarto menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 kepada Pj Gubsu Hassanuddin, Rabu malam (5/6). Pj Gubsu berjanji akan menyikapi dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi di badan legislatif dalam sidang paripurna itu.
“Semua rekomendasi yang disampaikan akan kita sikapi dan tindaklanjuti, dan koordinasikan dengan perangkat daerah mengenai penyelesaiannya, saran yang disampaikan tentunya akan menjadi perhatian kami,” kata Pj Gubsu, dalam sambutannya pada sidang paripurna dewan, itu.
Hadir di sana Ketua DPRD Sumut Sutarto, Hadir di sana Pj Gubsu Hasanuddin, Ketua DPRD Sumut, Sutarto, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah anggota dewan.
Gubsu menambahkan, Pemprovsu juga akan meningkatkan pelayanan publik dan administrasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga akan terus meningkatkan kinerja pada tahun 2024.
“Untuk itu, kami akan memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
2024 dan penyiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin paritisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi pencapaian target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD,” kata Hassanudin.
Selain itu, Ia juga menyampaikan, program yang dilaksanakan Pemprov Sumut telah menghasilkan berbagai pencapaian indikator makro. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, hingga capaian makro di bidang lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi di Sumatera Utara setelah pandemi Covid-19 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, ekonomi Sumut pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01%, lebih tinggi jika dibanding pencapaian pada tahun 2022, yang tumbuh sebesar 4,73%,” kata Hassanudin.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,12%.
Pemulihan ekonomi terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Sumut, hal ini mencerminkan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi dampak pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kurang Maksimal
Sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya, termasuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut yang menilai dalam LKPJ Gubsu terdapat program/kegiatan yang kurang matang, sehingga mengakibatkan hasil yang kurang maksimal.
“Ini berakibat hasil yang kurang maksimal pula, baik output dan outcome, baik ditinjau dari sisi optimalisasi pendapatan, maupun dari efektifitas dan efisiensi belanja serta pelaksanaannya yang kurang profesional,” imbuh Jumadi.
Di antaranya, Pemprovsu belum optimal mengawasi program yang ada. Presentase jalan mantap provinsi baru mencapai 78,13 persen dari target 85 persen. Hal ini berkaitan dengan gagalnya penyelesaian proyek tahun jamak (multiyear). sebesar 78 persen, yang seharusnya selesai tahun 2023 (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
