MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Penyabar Nakhe (foto) meminta Pj Gubsu Hassanuddin terus mendorong Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) untuk mengebut pelaksanaan kegiatan proyek jalan dan jembatan tahun jamak (multi years) yang sejauh ini masih “tertinggal” di sejumlah kabupaten/kota di Nias.
“Kita ingin ada komitmen yang kuat mengebut proyek Rp 2,7, mengingat kontrak waktu pelaksanaannya semakin dekat,” kata Nakhe kepada Waspada di Medan, Rabu (15/11).
Anggota dewan Fraksi PDI-P Dapil VIII Nias itu merespon progres pelaksanaan proyek jalan dan jembatan yang seluruhnya bernilai Rp 2,7 triliun, khususnya di Nias.
“Sejauh yang saya ketahui, hanya satu pekerjaan yang sudah dikerjakan, yakni jembatan Oyo di Desa Tuwuna Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat, selebihnya belum disentuh,” kata Nakhe.
Dia belum mendapat informasi alasan lambannya pengerjaan pekerjaan sebanyak 7 item yang harusnya sudah dilaksanakan mulai Juni 2022, yang hingga saat ini belum juga terlihat tanda-tanda proyek ini terlaksana.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan rombongan dewan Dapil VIII Nias sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) paket proyek pembangunan jalan dan jembatan berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multi years di ruas jalan Lolowua – Dola, Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias yang mengalami longsor di bulan November 2022.
Baskami ketika itu berharap Pemprov Sumut memberikan atensi khusus mengenai pembenahan infrastruktur jalan, karena waktu yang terus berjalan dan masyarakat Nias sangat berharap segera tuntas.
“Saya kira masyarakat tidak mau tahu apa kendalanya, yang penting mereka lihat kerjaan harus tuntas,” katanya.
Sebagai daerah yang terkenal dengan obyek wisata dan hasil perkebunan, Nakhe berharap Pemprovsu mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit peningkatan ekonomi di daerah tersebut.
“Ya kalau lamban juga, nanti semuanya terganggu, ekonomi terganggu, aktifitas terganggu dan semuanya jadi macet,” katanya.
Berkaitan dengan kunjungan Pj Gubsu Hassanudin ke Nias pekan ini, Nakhe berharap beliau memberi atensi khusus agar proyek infrastruktur dapat dikebut pelaksanaannya.
Desk Khusus
Menyinggung soal kendala di lapangan, Nakhe menyebut, pihaknya dapat menyadari kondisi yang ada. “Namun saya usulkan dibuatlah satu desk khusus, yakni tim atau pejabat yang hanya memantau, mengevaluasi dan menargetkan kapan selesainya kerjaan di Nias,” katanya.
Dengan desk khusus ini, diharapkan satu pelaksanaan kegiatan dapat ditargetkan kapans selesainya. “Tidak lagi terpecah-pecah, nanti jangan kan kita, kontraktornya sendiri pun tak tau kapan siapnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadis PUPR Sumut Marlindo mengatakan, saat ini pihaknya masih melihat kendala pembangunan produksi campuran beraspal panas atau Asphalt Mixing Plant (AMP) baru di beberapa lokasi.
Yaitu di Kab. Tapanuli Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas Utara, Kabupaten Asahan dan Kab. Nias Barat dan telah dilakukan klarifikasi lapangan terhadap pembangunan AMP tersebut melalui UPT Dinas PUPR serta adanya penambahan waktu kerja. (cpb)
