Pimpinan DPRD Medan Diminta Tunda Pembahasan KUA PPAS R-APBD 2022

Pimpinan DPRD Medan Diminta Tunda Pembahasan KUA PPAS R-APBD 2022

  • Bagikan
KETUA Fraksi Hanura, PPP dan PSI (HPP) DPRD Medan, Renville Napitupulu Pimpinan DPRD Medan diminta tunda pembahasan KUA PPAS R-APBD 2022. Waspada/Ist
KETUA Fraksi Hanura, PPP dan PSI (HPP) DPRD Medan, Renville Napitupulu Pimpinan DPRD Medan diminta tunda pembahasan KUA PPAS R-APBD 2022. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pimpinan DPRD Kota Medan diminta untuk menunda pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD (R APBD) Kota Medan tahun anggaran 2022 yang dijadwalkan mulai 2-8 Agustus 2021.

Namun terlebih dahulu melakukan pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2021, dengan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) segera melaporkan realisasi Semester I APBD 2021.

Ketua Fraksi Hanura, PPP dan PSI (HPP) DPRD Medan, Renville Napitupulu (foto), mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan surat ke pimpinan DPRD Kota Medan untuk menjadwal ulang Badan Musyawarah (Banmus) dan minta menunggu laporan dokumen keuangan APBD 2021 diserahkan sebagai syarat membahas KUA PPAS P APBD 2021, baru kemudian menjadwal pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2022.

“Lebih baik kita tunggu laporan semester 1 APBD 2021 itu, bukan langsung diagendakan untuk dibahas R APBD 2022. Kemarin saya sudah menyampaikan kritikan ini dalam paripurna Selasa 27 Juli dan ketua bilang akan ada perubahan jadwal lagi di Banmus. Kalau begitu kondisinya, di Agustus ini akan banyak agenda yang dibahas anggota DPRD termasuk juga Pansus RPJMD. Nah apakah mampu kawan-kawan menyelesaikan semuanya secara optimal,” ujarnya kepada Waspada, Kamis (29/7).

Aneh

Senada dikatakan Wakil Ketua Fraksi HPP DPRD Medan, Hendra DS. Menurutnya, demi menjaga marwah sebelum fungsi pengawasan DPRD hilang akibat ulah oknum. Sebab, pihaknya merasa aneh melihat sikap pimpinan yang sepertinya memaksakan membahas KUA PPAS R- APBD 2022.

“Lucunya pimpinan beralasan soal PP 12 tahun 2019. Padahal PP inikan meminta Pemko menyerahkan dokumen tepat waktu ke DPRD bukan memerintahkan DPRD harus segera membahas. Harusnya biar saja dokumen R APBD masuk dan jangan buru-buru dijadwalkan di banmus, tapi tunggu laporan APBD 2021 untuk bahas P APBD. Sebagai lembaga pengawasan pimpinan harusnya menegur Pemko, bukan hanya mengikuti kemauan Pemko,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah saat dikonfirmasi Waspada mengatakan, agenda yang dijadwalkan di Banmus untuk awal Agustus 2021, yakni pembahasan dokumen KUA-PPAS R-APBD 2022, bukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) R-APBD 2022.

“Ini bukan membahas Ranperda tapi KUA dan PPAS. Kalau sudah Ranperda, maka memang harus P APBD duluan yang harus dibahas karena September harus disahkan. Sedangkan ranperda R APBD 2022, disahkan paling lambat November,” jelasnya.

Dikatakan Bahrum, di dalam PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan KUA PPAS R APBD paling lambat disampaikan minggu kedua Juli untuk dibahas. Sedangkan KUA PPAS P APBD disampaikan awal Agustus untuk dibahas. “Jadi ini bisa dibahas secara bersamaan nanti, karena untuk kesepakatan KUA PPAS R-APBD dan P- APBD diatur pada minggu kedua Agustus.

Jadi, tidak ada yang salah dalam agenda Banmus dan sudah disetujui anggota Banmus DPRD Medan,” tuturnya. (h01)

  • Bagikan