Waspada
Waspada » Pilkada Pragmatis Akibat Turunnya Kualitas Perpolitikan
Medan

Pilkada Pragmatis Akibat Turunnya Kualitas Perpolitikan

PAKAR Politik dan Sosial Dadang Darmawan Pasaribu. Pilkada pragmatis akibat turunnya kualitas perpolitikan. Waspada/Ist
PAKAR Politik dan Sosial Dadang Darmawan Pasaribu. Pilkada pragmatis akibat turunnya kualitas perpolitikan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Secara global, pemilihan umum kepala daerah serentak di Sumut 9 Desember 2020 masih seperti sebelum-sebelumnya. Yaitu praktek Pilkada pragmatis atau praktis yang terjadi akibat turunnya kualitas perpolitikan.

Bahkan akan lebih parah lagi dari pada Pilkada sebelumnya akibat menurunnya kualitas perpolitikan yang terjadi di Indonesia.

Demikian Pakar Politik dan Sosial Dadang Darmawan Pasaribu (foto) menjawab Waspada, Kamis, (26/11) ketika dimintai pendapatnya tentang situasi yang terjadi dengan berlangsungnya pesta demokrasi yang sebentar lagi digelar.

Keadaan ini tidak bisa dihindari ketika masyarakat sudah tidak lagi mempunya harapan untuk memilih calon yang berkualitas dalam memimpin daerah untuk lima tahun ke depan.

Rasa keputusasaan (hopeless) masyarakat tersebut, lanjut Dadang, ditambah dengan situasi pandemi yang mana masyarakat membutuhkan uang karena ketiadaan. Yang akhirnya dimanfaatkan para pasangan calon dalam situasi ini.

“Artinya, praktik politik uang itu akan semakin melebar dan semakin parah”, ujar Dadang.

Praktik pada pilkada pragmatis tidak bisa dihindari yang terjadi akibat turunnya kualitas perpolitikan.

Bahkan ketidakpedulian masyarakat terhadap pesta demokrasi akibat belum mendapatkan atau menemukan sosok pasangan calon yang berpihak kepada kepentingan masyarakat hampir di semua daerah. Maka, praktik pragmatis akan terus terjadi.

“Jadi tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak terlibat praktik pragmatis. Inilah cerminan demokrasi kita saat ini yang belum berjalan sesuai dengan tujuan demokrasi yang sebenarnya. Sehingga semakin menurunnya kualitas perpolitikan itu sendiri,” katanya.

Pemicu dari keadaan ini, itu semua dilakukan baik itu elit pemerintah,partai politik, penyelenggara Pemilu dan stakeholder lainnya yang terjadi selama ini.

Dan belum ingin membangun sistim perpolitikan untuk mencerdaskan rakyat dalam berdemokrasi.

Yang terjadi kata Dadang, hanyalah pembodohan politik di masyarakat dengan memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat dalam apa tujuan berdemokrasi itu yang sebenarnya.

“Ini akan terus berlangsung dan tidak akan berubah sebelum hadirnya orang-orang yang disebut negarawan dalam membangun bangsa ini ke depan,” kata Dadang.

Dikatakan Dadang, hilangnya harapan masyarakat yang menyebabkan dan menjadi pemicu dari praktik pragmatis itu akibat rakyat sudah tidak lagi percaya kepada para calon pemimpin maupun yang pernah menjadi pemimpin di daerah.

Itu terbukti dengan belum munculnya satupun pemimpin di Sumut yang disayangi rakyatnya. Karena belum ada yang benar-benar memiliki rasa keberpihakan kepada rakyatnya.

Contohnya, kita belum menemukan kepala daerah yang selain disayangi rakyatnya juga pemimpin yang memiliki integritas ke kancah nasional dan kita belum menemukan pemimpin yang melakukan berbagai inovasi untuk kepentingan rakyatnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Kita belum menemukan pemimpin seperti itu di Sumut,” ungkap Dadang.

Menurut Dadang, keputusasaan masyarakat (hopeless) dari harapan karena belum menemukan sosok calon pemimpin yang berkualitas. Antara calon dengan rakyatnya dengan mendatangi tempat pemilihan suara (TPS) nantinta hanya sebatas akan dibayar sejumlah uang Rp200 ribu.

Padahal kerugian besar yang dirasakan rakyat akan terjadi pada lima tahun ke depan, karena sudah menggadaikan suaranya dalam memilih calon pemimpin.

Dari kajian kita, lanjut Dadang, belum menemukan calon pemimpin yang berkualitas dalam pasangan calon di semua daerah di Sumut. Begitupun dengan para kepala daerah yang menjabat saat inj dan juga yang akan menghabiskan masa kepemimpinannya.

“Kita belum menemukan sosok pemimpin kepala daerah yang memiliki integritas ke kancah nasional. Kita juga belum menemukan sosok pemimpin yang berpihak kepada rakyat dengan melakukan berbagai inovasi untuk kepentingan rakyatnya.

KPU

Sebagai penyelenggara Pemilukada, rasa ketidak percayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pasti ada. Karena itu rakyatlah yang harus berpartisipasi untuk ikut mengawasi kinerja KPU maupun Bawaslu.

Walaupun sebenarnya harapan kita tanpa pengawasan dari masyarakat KPU maupun Bawaslu itu bisa menjalankan sesuai fungsinya agar penyelenggaraan ini dapat berjalan dengan adil, jujur dan tanpa keberpihakan pada salah satu calon pada pesta demokrasi itu.

Rasa keputusasaan rakyat karena belum menemukan sosok pemimpin yang sejati dengan niat untuk membangun bangsa inj akan terus berlangsung.

Tidak saja di Sumut bahkan di Indonesia kita belum menemukan sosok itu. Perubahan demokrasi itu akan berlangsung hanya apabila perpolitikan di Indonesia akan menjalankan idiologinya pada proses demokrasi di negeri ini.

Ini kenapa? karena, Idiologi partai telah dikesampingkan akibat tujuan kekuasaan itu sendiri. Kalaupun terjadi perubahan, lanjut Dadang, itu juga apabila sistim demokrasi itu telah mengalami deadlock dan menemukan sosok yang benar-benar negarawan untuk membangun negeri ini.

“Sampai kapan, tentunya itu masih lama akan terwujud. Karena yang terjadi di Indonesia partai politik merupakan sarana dan alat juga kesepakatan oligarkhi para pemangku elit negeri ini digunakan untuk meraih kekuasaan itu,” pungkas Dadang. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2