Waspada
Waspada » PFI, IJTI Dan PWI Kecam Intimidasi Polisi Terhadap Wartawan
Headlines Medan

PFI, IJTI Dan PWI Kecam Intimidasi Polisi Terhadap Wartawan

MEDAN (Waspada): Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam perlakuan oknum-oknum polisi terhadap wartawan saat meliput aksi unjukrasa menolak UU Cipta Tenaga Kerja.

Tindakan represif dan intimidasi polisi terhadap kalangan jurnalis hampir terjadi di sejumlah daerah di seluruh Indonesia, saat wartawan dengan identitas resmi bertugas meliput aksi unjukrasa menolak UU Ciptaker tersebut.

Seperti di Medan, Kamis (8/10), peristiwa yang menimpa Raden Armand, reporter indozone.id yang dipaksa sejumlah polisi berpakaian dinas dan sipil untuk menghapus foto tindakan kekerasan polisi terhadap pengunjukrasa.

Raden bercerita, saat demo rusuh, ada pendemo yang ditarik paksa seperti buronan yang dipukuli oleh oknum polisi berseragam.

‘’Usai mengabadikan momen tersebut, tiba-tiba saya ditarik oleh oknum polisi berpakaian sipil dan dipaksa menghapus foto tersebut,’’ ujarnya.

Raden menyebutkan sedikitnya ada 5 oknum polisi yang mengelilingi dirinya meminta foto tersebut dihapus. ‘’Saya gak mau foto itu ada, saya mau foto itu dihapus,’’ ucap Raden menirukan ucapan salah seorang oknum polisi tersebut.

Ketua PFI Kota Medan, Rahmad Suryadi mengatakan kejadian seperti ini kerap terjadi dan terkesan disengaja. ‘’Kami mengecam dan menyesalkan kejadian seperti ini terus berulang-ulang terjadi,’’ ucap Rahmad.

Hal senada juga disampaikan Ketua IJTI Sumut Budiman Amin Tanjung. Budiman juga menyesalkan tindakan intimidasi yang dilakukan oknum-oknum polisi tersebut.

‘’Seharusnya oknum aparat sudah memahami bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak ada pembenaran untuk mengintimidasi jurnalis yang bertugas,’’ tandasnya.

Sementara PWI Pusat dalam keterangan persnya, Jumat (9/10), meminta Kapolri Jend Pol Idham Azis mengusut tuntas oknum polisi yang melanggar Kemerdekaan Pers.

‘’UU Pers berlaku secara nasional untuk seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya untuk Pers itu sendiri. Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas kepolisian juga harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers,’’ ujar Ketua PWI Pusat, Atal S Depari.

Atal menyebutkan, pihak manapun yang menghambat dan menghalang-halangi fungsi dan kerja Pers dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam hukuman pidana dua tahun penjara.

‘’Dalam Peraturan Dewan Pers diatur terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya, alat-alat kerja tidak boleh dirusak, dirampas, dan kepada wartawan yang bersangkutan tidak boleh dianiaya dan apalagi sampai dibunuh,’’ jelas Atal.

Atal menambahkan, jika wartawan yang meliput aksi protes UU Cipta Kerja sudah menunjukkan identitas dirinya dan melakukan tugas sesuai kode etik jurnalistik maka seharusnya mereka dijamin dan dilindungi secara hukum.

Maka tindakan oknum polisi yang merusak dan merampas alat kerja wartawan termasuk penganiayaan dan intimidasi ketika meliput demonstrasi anti UU Cipta Kerja merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers.

‘’Perbuatan para oknum polisi itu bukan saja mengancam kelangsungan kemerdekaan pers tapi juga merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi. Tegasnya, ini merupakan pelanggaran sangat serius,’’ sebutnya.

Untuk itu, PWI Pusat meminta Kepala Polri Jenderal Idham Azis mengusut tuntas dan segera melakukan langkah hukum terhadap oknum polisi yang sudah menghambat, menghalangi tugas wartawan dengan melakukan perusakan, perampasan, dan penganiayaan kepada wartawan yang meliput unjuk rasa UU Cipta Kerja.(m29)


Waspada/Ist
Polisi memaksa agar foto yang diabadikan Raden Arman seorang jurnalis yang meliput aksi unjukrasa menolak UU Ciptaker di DPRD Sumut, Kamis (8/10), agar dihapus.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2