Waspada
Waspada » Perwal AKB Harus Lebih Baik Dari Karantina Kesehatan
Medan

Perwal AKB Harus Lebih Baik Dari Karantina Kesehatan

KEBIJAKAN Publik, Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Perwal Kota Medan terkait kebijakan AKB (Adaptasi Kehidupan Baru) atau new normal diharapkan lebih baik dari peraturan sebelumnya tentang Karantina Kesehatan. Waspada/Ist
KEBIJAKAN Publik, Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Perwal Kota Medan terkait kebijakan AKB (Adaptasi Kehidupan Baru) atau new normal diharapkan lebih baik dari peraturan sebelumnya tentang Karantina Kesehatan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada) Peraturan Wali Kota atau Perwal Kota Medan terkait kebijakan AKB (Adaptasi Kehidupan Baru) atau new normal harus lebih baik dari peraturan sebelumnya tentang Karantina Kesehatan.

Perwal AKB harus lebih baik dan berbeda dari Peraturan Walikota No 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan, yang penerapannya masih sangat lemah.

Hal itu diutarakan pengamat Kebijakan Publik, Dr H  Sakhyan Asmara, MSP (foto), kepada Waspada, di Medan, Kamis (2/7).

Dia menyebutkan, Perwal diperlukan sebagai upaya memberikan supervisi kepada masyarakat.

Tujuannya, agar mereka memiliki pedoman yang jelas dalam penerapan AKB itu.

“Regulasi memang sangat diperlukan sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, dikatakan Sakhyan, hendaknya Perwal 11 Tahun 2020 dicabut dan dibuat Perwal baru tentang AKB, dengan mengadopsi sebagian ketentuan yang ada di dalam Perwal 11 tersebut.

Hal ini agar tidak terjadi tumpang-tindih antara Perwal 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan, dengan Perwal baru yang mengatur AKB atau New Normal.

“Sebab kalau Perwal No 11 tidak dicabut, pasti ada pasal-pasal didalam perwal AKB baru itu yang bertentangan dengan Perwal 11 tahun 2020,” ucap Ketua STIKP dan Dosen Senior FISIP USU ini.

Ketentuan

Menurut Sakhyan, di dalam Perwal No 11 Tahun 2020 itu ada ketentuan-ketentuan seperti keharusan setiap orang untuk mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah.

Kemudian, menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum.

Selanjutnya, tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter.

Ketentuan-ketentuan tersebut terkesan belum dapat diterapkan secara benar.

Setiap badan atau pelaku usaha yang diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, melakukan desinfeksi secara berkala.

Kemudian, melarang masuk ke tempat usahanya bagi orang yang tidak menggunakan masker juga terkesan tidak terlaksana dengan baik.

Lebih parah adalah ketentuan setiap orang yang datang ke wilayah Kota Medan wajib melakukan pengujian kesehatan Covid-19.

Yakni dengan menggunakan metode test, trace, treat, dan isolate.

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatannya disetiap pintu masuk batas daerah selama 24 jam.

“Semua itu tidak kita lihat pelaksanaannya di lapangan, termasuk ketentuan tentang pemberian police line bagi rumah anggota masyarakat yang terkonfirmasi positif corona,” katanya.

“Itu tidak pernah kita lihat padahal Kota Medan saat ini mendapat predikat sebagai daerah yang tertinggi tingkat keterpaparan Covid-19 di Sumut,” paparnya.

Pedoman Protokol

Untuk Perwal tentang AKB ini, kata Sakhyan, pedoman-pedoman protokol kesehatan yang benar-benar implementatif dan dapat menjamin masyarakat dalam beraktivitas.

Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

“Terus terang saja, jika masyarakat ditanya sekarang ini menghadapi Covid-19, hampir semua menyatakan risau dan khawatir dengan Covid-19,” ujarnya.

“Namun ketika ditanya apakah harus tetap tinggal di rumah, pasti juga semua menginginkan beraktivitas,” katanya.

Maksudnya, agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Untuk itu, roh dari Perwal yang akan diterbitkan Plt Wali Kota harus bisa mengadopsi dua kepentingan yang saling bertolak belakang tersebut.

Sehingga, masyarakat benar-benar merasa terlindungi dari bahaya dan dampak Covid-19.

Tentu dalam penerapan Perwal tersebut, Pemko melalui Gugus Tugas harus benar-benar dapat mengawal pelaksanaannya, agar tidak sama nasibnya dengan Perwal no 11 Tahun 2020.

Dan di dalamnya perlu dimasukkan secara jelas aturan tentang bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Jangan sampai menimbulkan masalah,” pintanya.

Pernyataan Plt Wali Kota bahwa anggaran Covid 19 dan anggaran bantuan-bantuan yang terkait dengan pandemi itu akan dilakukan secara transparan — patut diapresiasi.

Dan masyarakat yang butuh informasi, harus diberikan penjelasan seterang-terangnya.

Aparat Pemko sampai ke tingkat lingkungan harus dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Tujuannya, agar peristiwa amuk massa yang terjadi di beberapa daerah lain.

“Ini jangan sampai terjadi di Kota Medan,” pungkasnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2