Scroll Untuk Membaca

Medan

Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatera Utara Laporkan Oknum Ketua DPRD Medan Ke Badan Kehormatan Dewan

Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatera Utara Laporkan Oknum Ketua DPRD Medan Ke Badan Kehormatan Dewan
Kecil Besar
14px

MEDAM (Waspada): Wali Kota Medan Bobby Nasution menyindir Ketua DPRD Medan dengan menyatakan suka memberi titipan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.

Bobby Nasution menjelaskan bahwa titipan tersebut yakni bantuan dana kelurahan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, malah diberi kepada orang yang namanya dititip dari Ketua DPRD Medan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatera Utara Laporkan Oknum Ketua DPRD Medan Ke Badan Kehormatan Dewan

IKLAN

“Kita terbuka saja di sini sama-sama semua, banyak yang dari titipan-titipan, tolong ya, pak ya, ini dari Ketua DPR contohnya titip-titip seperti itu. Tolong, pak itu diperhatiin betul-betul,” ucap Bobby Nasution dalam postingan video di akun Instagram resmi miliknya @bobbynst

Menanggapi persoalan itu, Persaudaraan Pemuda Islam ( PPI ) Sumatera Utara pada hari Jum’at, 17 Maret 2023 melaporkan Ketua DPRD Medan Ke Badan Kehormatan Dewan ( BKD ) DPRD Medan atas dugaan Nepotisme.

Muhammad Alpin Azhari Lubis Presidium Persaudaraan Pemuda Islam ( PPI ) Sumatera Utara mengatakan _” Apa yang di sampaikan oleh Walikota Medan soal titip-menitip yang di lakukan ketua DPRD Medan kami menduga telah terjadi nepotisme dengan menggunakan jabatannya dan hari ini Kami melaporkan Ketua DPRD Medan Ke Badan Kehormatan Dewan “_ujarnya..

Alpin yang juga mahasiswa Magister UINSU Menambahkan ” pelaporan yang kami lakukan tentu untuk menjaga marwah DPRD Medan dan mengakhiri opini publik yang mengarah pada kegaduhan sehingga di Badan Kehormatan Dewan dapat kita bukti kan kebenaran apa yang di sampaikan Walikota Medan”

Adapun tuntutan PPI Sumatera Utara dalam pelaporan ke Badan Kehormatan Dewan :

  1. Meminta kepada BKD untuk melakukan sidang Kode Etik kepada Ketua DPRD Kota
    Medan terkait dugaan nepotisme yang di sampaikan oleh Walikota Medan.
  2. Dalam sidang Kode Etik, BKD harus menghadirkan Walikota Medan sebagai saksi atas
    keterangan yang beliau sampaikan, untuk memberikan fakta-fakta atas apa yang di
    sampaikan oleh Walikota Medan.
  3. PPI SUMUT meminta Sidang Kode Etik dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi
    konflik kepentingan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE