MEDAN (Waspada): Seluruh insan pers, baik cetak, elektronik maupun online diajak untuk ikut aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar pada 14 Februari 2024.
“Kita minta lah pers melalui media masing-masing untuk aktif mengawasi mulai dari proses hingga pemenang pemilu mulai dari walikota hingga presiden,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kamis (9/2).
Dia mengatakan hal itu ketika beraudiensi di Bumi Warta Harian Waspada, Jl Brigjen Katamso Medan, dan diterima Wapenjab Sofyan Harahap dan Humas Erwan Effendi.
Kehadiran Heddy yang menjabat Ketua DKPP 2022-2027 ke Medan, selain beraudiensi, juga ikut memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang dihadiri Presiden Joko Widodo.
Sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Heddy mengaku dengan jumlah anggota 7 personel dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan tokoh masyarakat, jelas tidak mungkin mengawasi seluruh proses pesta demokrasi itu.
Dari data pada pemilu 5 tahun lalu itu, pihaknya melihat begitu banyak pelanggaran yang diduga dilakukan oknum penyelenggara pemilu, sehingga sempat mengganggu jalannya proses pesta demokrasi itu.
“Saya tidak ingat jumlahnya, tapi banyak sekali pelanggaran dengan berbagai tujuan, seperti memihak pada calon, dugaan money politic dll, sehingga kita semua lebih serius pada Pemilu tahun depan,” katanya.
Diperkuat
Tahun 2002, terdapat sekitar 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, yang terdiri atas 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota ini. Dengan jumlah yang cukup besar ini, pesta demokrasi tahun depan selain terbesar, juga menjadi penuh dengan tantangan yang tidak ringan.
Terhadap tugas yang cukup berat itu, Heddy berharap peran dan fungsi pers untuk ikut di Pemilu terus diperkuat. “Ini kan untuk kepentingan seluruh masyarakat, guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” kata wartawan senior kelahiran tahun 1960 ini.
Selain pers, Heddy juga minta kepada seluruh lapisan masyarakat tampil sebagai mata dan telinga saat berlangsung pemilu serentak, sekaligus pemilhan presiden ini.
Heddy menyebutkan, parameter tata cara pelaksanaan Pemilu yang akan diemban DKPP bersama KPU, Bawaslu sangat panjang, termasuk sanksi. “Aturannya juga mencakup sanksi bagi oknum yang terlibat pelanggaran,” katanya.
Dia juga mengusulkan para pengurus penyelenggara pemilu tidak lagi dipimpin oleh orang berusia di atas 50 tahun, tetapi di bawah itu. “Dari pengalaman, banyak yang diketahui mengalami kelelahan, karena tugas mereka terlalu banyak,” sebut mantan wartawan Tempo ini.
Kepada tamunya, Wapenjab Sofyan Harahap mendukung langkah DKPP yang bertekad ingin mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan sehat.
“Sebagai koran tertua di Sumut, Waspada yang berusia 76 tahun pada Januari 2023 lalu, akan ikut mengerahkan sumber dayanya termasuk wartawan untuk ikut menyukseskan pemilu,” pungkasnya. (cpb)
