Waspada
Waspada » Perppu No 2 Tahun 2020 Jadi Titik Rawan Kecurangan Pilkada Serentak
Medan

Perppu No 2 Tahun 2020 Jadi Titik Rawan Kecurangan Pilkada Serentak

PENELITI kebijakan publik Indekstat Indonesia, Wasis Wiseso. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara terkait Covid-19 dikhawatirkan jadi titik rawan kecurangan Pilkada serentak tahun ini. Waspada/Ist
PENELITI kebijakan publik Indekstat Indonesia, Wasis Wiseso. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara terkait Covid-19 dikhawatirkan jadi titik rawan kecurangan Pilkada serentak tahun ini. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perppu No 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara terkait Covid-19 dikhawatirkan jadi titik rawan kecurangan Pilkada serentak tahun ini.

“Perppu No 2 Tahun 2020 jadi titik rawan kecurangan pilkada serentak, yang dapat membuka celah lebar penyalahgunaan anggaran oleh kepala daerah,” kata peneliti kebijakan publik Indekstat Indonesia, Wasis Wiseso, (foto) Rabu (6/5).

Menurutnya, pelaksanaan pilkada serentak di tengah masa pandemi seperti ini cukup banyak titik rawan terjadinya kecurangan-kecurangan.

Ada sekitar 200-an daerah dari 270 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada pada bulan Desember.

DIlaporkan, kepala daerahnya berpeluang maju sebagai calon petahana.

“Jadi begini, justru titik rawannya ada di Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk menghadapi Covid-19,” ujar Wasis dalam sebuah wawancara khusus.

“Banyak kalangan yang menilai bahwa Perppu ini membuka celah lebar penyalahgunaan anggaran oleh kepala-kepala daerah,” ujar Wasis.

Menurut Wasis, aturan dalam Perpu No 1 tahun 2020 itu sangat berpotensi merubah wajah Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.

Hal itu ditandai dengan hilangnya hak-hak masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang didasarkan pada Perpu tersebut.

“Lha wong DPRD saja sulit untuk mengakses penggunaan dana refocussing daerah kok, diperoleh dari mana, rencana anggarannya seperti apa, dan dipakai untuk apa,” tambah Wasis.

Masih menurut peneliti Indekstat Indonesia itu, hal seperti inilah yang perlu kita cermati bersama.

Karena, dengan kekuasaan anggaran yang minim kontrol, calon-calon petahana sangat mungkin melakukan tindakan yang melewati batas etika.

Seperti kampanye terselubung dengan cara mencantumkan nama atau fotonya dalam kemasan-kemasan bantuan.

Lalu pers release yang masif setiap saat meski bernada himbauan atau dokumentasi penyaluran bantuan, dan bermacam modus lainnya.

Kepentingan Pribadi

Baru-baru ini masyarakat diramaikan dengan isu salah satu bupati di Jawa Tengah yang dinilai memanfaatkan situasi pandemi ini untuk kepentingan pribadinya.

Banyak pihak yang menilai beliau melakukan kampanye terselubung untuk kepentingan pilkada kabupatennya yang akan datang.

“Memang sulit dipungkiri, biar bagaimana tindakan seperti itu akan sangat menguntungkan bagi siapapun petahana yang memanfaatkan momentum seperti ini.

Perlu dorongan moral yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat agar hal ini tidak terjadi.

Begitu juga dengan kepala daerah bersangkutan, seharusnya lebih fokus pada penanganan wabah.

Dan untuk sementara lupakan sejenak niat maju untuk periode berikutnya.

Sehingga, dalam membuat kebijakan ataupun menjalankan program lebih fokus pada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakatnya.

“Bukan justru mengejar popularitas dirinya sendiri, ” tutup Wasis dalam wawancara singkat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Perppu tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Perppu penundaan Pilkada serentak 2020 ini ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (4/5).

Perppu Nomor 2 tahun 2020 menjelaskan bahwa apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam.

Atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2