Waspada
Waspada » Perlu Kajian Pakar Sebelum PTM Dibuka
Medan

Perlu Kajian Pakar Sebelum PTM Dibuka

KEPALA Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumut dr Alwi Muhajit Hasibuan. Perlu kajian lebih lanjut dari lintas pakar sebelum pembelajaran tatap muka (PTM) dibuka. Waspada/Ist
KEPALA Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumut dr Alwi Muhajit Hasibuan. Perlu kajian lebih lanjut dari lintas pakar sebelum pembelajaran tatap muka (PTM) dibuka. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan (foto) berpendapat, perlu kajian lebih lanjut dari lintas pakar sebelum pembelajaran tatap muka (PTM) dibuka.

“Perlu kajian yang menyeluruh, karena ini kan berisiko bagi semua orang, termasuk anak didik yang memulai belajar tatap muka ini,” kata Alwi di Medan, Jumat (26/3).

Dia merespon rencana pemerintah yang akan memberlakukan PTM pada bulan Juli 2021, yang seharusnya dibuka 1 Januari lalu namun ditunda akibat belum meredanya pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaifuddin, sebelumnya mengatakan, jika PTM di seluruh jenjang pendidikan dibuka, dipastikan akan mengikuti protokol kesehatan secara keta

Merespon itu, Kadis Kesehatan Alwi Mujahid Hasibuan mengatakan, harus ada kajian yang menyeluruh, karena ini kan berisiko.

“Kalau kajian itu mengatakan boleh, ya nggak ada masalah. Tapi kita serahkan itu kepada pakar-pakar kita. Masyarakat juga harus mau ikut, jangan maunya saja. Karena kalau dasarnya perasaan bukan fakta, bisa kacau kita,” katanya.

Disebutkan, belajar tatap muka adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Belajar online juga merupakan cara pemerintah untuk memberikan hak anak dalam hal mendapatkan pendidikan. Namun, belajar online sejauh ini memiliki kekurangan-kekurangan dibanding belajar tatap muka.

Berdasarkan Analisa

Lebih lanjut dijelaskan Alwi, kebijakan pelarangan belajar tatap muka sebenarnya bukan maunya Gubernur, melainkan berdasarkan analisa dan usulan dari pakar terkait, seperti pakar pendidikan, pakar kesehatan, pakar psikologi, dan lainnya.

Oleh karena itu, Alwi menjelaskan, bila seandainya belajar tatap muka nantinya memang harus kembali dibuka, maka dia mengusulkan ada bagusnya agar pakar-pakar itu kembali dikumpulkan untuk membahas perkembangan lebih lanjut.

“Jadi jangan karena kemauan masyarakat saja, karena nggak bisa kita jadikan pegangan. Sebab, masyarakat ini kan pakainya perasaan bukan pakai fakta. Bisa saja karena sudah bingung melihat anaknya di rumah, beranggapan lebih bagus kalau sekolah tatap muka,” jelasnya.

Sedangkan bila menurut pertimbangan pakar, sambung Alwi, maka keputusan yang diambil pasti akan lebih objektif. Karenanya, Alwi menuturkan usulan Dinas Kesehatan lebih bergantung kepada perhitungan dari para pakar tersebut.

“Jadi kalau dirasa aman, ya silakan saja,” ujarnya.

Namun Alwi berpendapat, bila seandainya pembelajaran tatap muka akhirnya dapat dibuka, tentunya masih akan ada beberapa daerah yang belum bisa melaksanakannya. Miisalnya, imbuh dia, yakni Kota Medan yang masih berzona merah.

Sebab sebut Alwi, pemetaan zonasi resiko memang harus menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka.

Begitpun, tambah dia, bagi daerah berzona hijau, sekalipun tetap harus dikaji lebih jauh, sebab belum tentu kantong-kantong di desanya juga sudah pasti hijau.

“Karena jangankan anak kecil, orang dewasa saja belum tentu bisa kita atur menjalankan protokol kesehatan. Ini apalagi anak-anak, disuruh jaga jarak malah akan bergelut dia atau lari-larian dengan teman-temannya,” tandasnya (cbud)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2