Perlindungan Terhadap Nelayan Tradisional Minim

Perlindungan Terhadap Nelayan Tradisional Minim

  • Bagikan
Kapal-kapal nelayan tradisional yang minim hasil tangkapan karena merajalelanya aktivitas kapal-kapal pukat trawl. Waspada/Ist
Kapal-kapal nelayan tradisional yang minim hasil tangkapan karena merajalelanya aktivitas kapal-kapal pukat trawl. Waspada/Ist

BELAWAN (Waspada): Praktisi Hukum dan Nelayan Medan Utara Rahman Gafiqi SH menyebutkan sesuai Amanat UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan yang seharusnya Pemerintah Republik Indonesia memperhatikan dan membina para nelayan tradisional sebagaimana yang tertuang dalam Undang Perlindungan Nelayan tersebut.

Namun, fakta dan kenyataan yang ada sekarang ini, kondisi nelayan tradisional dan nelayan berskala kecil sangat memprihatinkan dan jauh dari kesejahteraan. Pasalnya, sampai sekarang ini tidak ada perlindungan terhadap nelayan-nelayan tradisional sementara kapal-kapal pukat trawl yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah semakin bebas beroperasi.

“Kondisi nelayan tradisional di pesisir Medan Utara sangat memprihatinkan bahkan jauh dari kesejahteraan karena tidak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap para nelayan,” sebut Rahman Gafiqi di Belawan, Minggu (22/8) saat bincang-bincang terkait kondisi nelayan tradisional saat ini.

Dijelaskan Rahman, saat ini banyak nelayan yang tidak melaut lagi karena minimnya hasil tangkapan, sementara aktivitas kapal-kapal pukat trawl semakin merajalela.

“Aktivitas kapal-kapal pukat trawl membuat hasil tangkapan nelayan tradisional minim dan nelayan semakin sengsara,” sebut Rahman lagi.

Rahman membeberkan, menurut UU no 31 tahun 2004 Jo UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, negara telah membentuk lembaga resmi mulai dari Pengawasan, Penindakan dan Badan Peradilan serta Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pelangaran Penangkapan Ikan di laut RI.

Pasal 70 mengatur tentang Peradilan Perikanan, Pasal 73 Mengatur Lembaga Pengawas dan Penyidik Perikanan serta Pasal 85 dan pasal 94 tentang Ancaman Pemidanaan 5 hingga 7 tahun Penjara dan denda 5 milyar rupiah, Pengawasan Penyidik Perikanan yang terdiri dari 3 elemen yaitu TNI AL, Kepolisian terkhusus Polair dan PSDKP.

Pengawasan Minim

Ironisnya, tambah Rahman, sampai hari ini pengawasan di kawasan laut sangat minim. Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjadi pengawas laut sepertinya tidak berfungsi sehingga kapal-kapal pukat trawl beraktivitas tanpa hambatan.

“Implementasinya peraturan tidak ditaati oleh para pengusaha pengelola perikanan sehingga menyebabkan kemiskinan dan kehancuran laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi para nelayan kecil terkhusus di WRPP 571 (selat Malaka),” ucap Rahman Gafiqi SH.

Rahman juga menyebutkan, kapal-kapal pukat trawl tersebut selalu sandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Gabion Belawan meskipun kapal-kapal pukat trawl tersebut menggunakan alat tangkap yang terlarang.

Sementara itu, Abdul Gani ,61, nelayan pancing cumi mengatakan, nelayan tradisional saat ini sulit untuk mencari hasil laut seperti cumi. Kurang lebih 1000 nelayan pancing cumi telah berkurang hingga setengahnya.

“Laut Belawan sudah tidak ada ikannya lagi. Dahulu kami nelayan bisa mengambil banyak hasil laut, namun kini setengahnya saja sulit. Jadi kemana kami harus mengadu,” keluh Abdul Gani.(m27)

  • Bagikan