Waspada
Waspada » Perkuat Program Pemberdayaan Perempuan Masa Covid-19
Medan

Perkuat Program Pemberdayaan Perempuan Masa Covid-19

KEGIATAN webinar yang membahas pemberdayaan perempuan masa Covid-19. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) Pusat, Dinas Koprasi (Diskop)Sumut bersama Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara(FORMASSU) sepakat untuk perkuat Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Perempuan di masa Covid-19. Waspada/Ist
KEGIATAN webinar yang membahas pemberdayaan perempuan masa Covid-19. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) Pusat, Dinas Koprasi (Diskop)Sumut bersama Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara(FORMASSU) sepakat untuk perkuat Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Perempuan di masa Covid-19. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Dinas Koprasi (Diskop) Sumut bersama Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) sepakat untuk perkuat Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Perempuan di masa Covid-19.

Mereka sepakat perkuat Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Perempuan bersifat socio partnership (Kemitraan Sosial) berbasis perempuan di masa Covid-19 ini.

Demikian Ketua Umum Formassu Ariffani, SH S Sos bersama Sekjend, Rafdinal, Senin (12/10).

Kata Ariffani, hal ini telah diungkap dalam kegiatan webinar Seminar Nasional Perlindungan hak anak berbasis penguatan ekonomi perempuan di masa pandemi Covid-19 belum lama ini.

“Saat seminar berlangsung para narasumber Nahar, SH,MSi selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak, Cieput dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Dr M Haikal, M Hum selaku Plt Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara serta Jastra Putra selaku Komisioner KPAI.

Hadir juga sebagai kritikus dalam Seminar ini yakni, Jubeidy Koteng dari Save The Children Indonesia, NGO Internasional yang konsern dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia.

Nahar, SH.MSi selaku Deputi Bidang Perlindunga Anak, bersama, Cieput Kemen PPPA RI bahwa dampak pandemi Covid19 terhadap anak sangat memprihatikan.

Di mana terjadinya tindak kekerasan dan perlakuan salah. Upaya pembatasan social dalam bentuk “kerja dari rumah dan “be;ajar dari rumah” berpotensi meningkatkan kadar stres seluruh anggota keluarga.

Tekanan terhadap mental dan kesejahteraan psikososial anak yang disebebakan oleh situasi wabah, pembatasan sosial dan kabar bohong/hoax.

Orang tua yang terdampak berpotensi menyebabkan melemahnya pengasuhan dan pengawasan terhadap anak, situasi bencana ini simetris dengan angka kekerasan pada perempuan dan anak.

Kesulitan ekonomi mendorong meningkatnya KDRT, serta stigma social dan diskriminasi serta anak terlantar.

Dari 1 Januari s/d 06 Oktober 2020 telah terjadi 7.608 kasus kekerasan anak yang meliputi kasus kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, ekploitasi, dan penelantaran anak.

Action Plan

Melihat kondisi ini, maka Kementrian PPPA – RI, menawarkan action plan bersama untuk:

1. Meningkatkan assesment jenis-jenis kerentanan keluarha terdampak Covid 19.

2. Harus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak untuk sinergitas program pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak Covid 19.

3. Memberikan subsidi atau bantuan financial bagi panti, rumah singgah, asrama/pesantren agar mampu melanjutkan layanan dan program bagi anak di isntitusi tersebut.

4. Menyusun kebijakan secara bersama yang diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan anak.

5. Pemerintah Daerah dapat meringatkan dampak ekonomi bagi keluarga, melalui subsidi.penghapusan biaya layanan dasar serta pemberian BLT bagi keluarga.

Plt Dinas Koperasi dan UKM Propsu, Haikal menyampaikan bahwa, langkah demi langkah sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui Satuan Tugas dan Gugus Tugas Perecepatan Penanangan Covid 19.

Yakni, dengan mengelontorkan bantuan bantuan langsung seperti BLT Pekerja, PKH, BOS, BLT UMKM dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan untuk melakukan langkah cepat agar masyarakat bisa bertahan menghadapi pandemi Covid 19 ini.

Jastra Putra, MPd selaku Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak KPAI Pusat dalam paparannya menyatakan bahwa peran perempuan dan keluarga sangat penting di masa Covid 19.

Karena akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatakan keamanan dan kesejaheraan, menjaga keseimbangan, serta meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya rumah tangga.

Artinya, terkusus di masa covid 19 ini perempuan memang dituntut untuk bisa lebih kreatif dengan demikian pemenuhan hak anak dapat tercapai, dengan tetap melibatkan peran suami atau ayah. (m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2