Perda Covid-19 Pacu Kesadaran Kolektif Patuhi Prokes

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Hendro Susanto (foto), berharap Ranperda Covid-19 yang disetujui jadi Perda oleh 9 fraksi di dewan pada 27 Januari  lalu dapat memacu kesadaran kolektif masyarakat agar lebih serius patuhi protokol kesehatan.

“Perda Covid-19 itu intinya penegakan disiplin dan penegakan hukum prokes, sehingga diharapkan memacu kesadaran masyarakat agar serius mencegah penyebaran pandemi itu,” kata Hendro kepada Waspada, Kamis (4/2).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespon situasi mutahir terkait kasus Covid-19 di Indonesia, khususnya Sumut yang belum juga melandai, dan belum efektifnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Mencermati hal itu, Hendro menyadari masih ditemukan kendala terkait penerapan PKPM, terutama aspek penegakan hukum yang terkesan belum maksimal diterapkan.
“Kita tentu saja berharap Perda Covid-19 yang diusulkan Pemprovsu itu jadi salah satu solusi, khususnya dalam penegakan disiplin dan kepatuhan warga untuk benar-benar PKS (Pakai sabun cuci, Kenakan masker dan Selalu jaga jarak),” ujar Hendro, yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  DPRD Sumut ini.
Bersama Ketua Bapemperda Thomas Dachi, Hendro menyebut sudah mempelajari muatan isi pada Perda tersebut. “Sebelum disampaikan pada sidang paripurna berupa pembacaan pandangan 9 fraksi, 27 Januari lalu, kita sudah undang semua pihak, termasuk dinas kesehatan, dan ahli terkait untuk hearing,” katanya.
Setelah disetujui fraksi-fraksi, Perda telah disampaikan ke Gubsu untuk dinomori sebelum disahkan bersama-sama pimpinan dewan.
Semua isi yang tertuang di Perda tersebut di antaranya merupakan butir-butir dari Instruksi Presiden No 06/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes dalam pengendalian Covid-19 dan Pergub No 33/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona.
Dengan Instruksi dan Pergub tersebut, Perda Covid-19 ini menjadi payung hukum bagi 33 kabupaten/kota menerapkan 19 pasal dalam perda itu dengan penuh tanggungjawab.
Tegas  
Menurut Hendro, salah satu poin krusial dalam Perda Covid-19 yang perlu dilaksanakan Kabupaten/kota melalui Satgas di daerah masing-masing adalah penerapan sanksi bagi pelanggar prokes.
Ada beberapa sanksi yang disebutkan seperti sanksi administratif atau pidana, teguran lisan kerja sosial serta denda Rp 100 ribu hingga Rp 50 juta bagi perorangan dan pelaku usaha, yang diterapkan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
Pada poin ini, Hendro berharap Satgas Covid-19, yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi, diharapkan lebih tegas menjalankan perda tersebut. “Payung hukum sudah ada, kini tinggal kita harapkan ketegasan mereka, baik di provinsi, kabupaten maupun kota,” katanya.
Selain penerapan semua sanksi diharapkan dapat memberi efek jera, juga perlu kerja sama semua pihak, termasuk tokoh lintas agama agar tidak henti-hentinya mensosialisasikan kepada masyaakat tentang bahaya Covid.
Pihaknya juga mendorong mereka untuk menyadarkan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi bahwa saat ini Covid-19 tak kunjung berakhir, dan salah satu caranya adalah dengan serius mematuhi prokes.
“Intinya mari sama-sama mencegah penularan Covid-19 untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan masyarakat,” pungkasnya. (cpb)
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *