Peran DPRD Medan Diharapkan Bukan Tukang Stempel

Peran DPRD Medan Diharapkan Bukan Tukang Stempel

  • Bagikan
PENGAMAT Anggaran Sumut, Elfanda Ananda. Waspada/Ist
PENGAMAT Anggaran Sumut, Elfanda Ananda. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): DPRD Kota Medan akan memulai pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD (R APBD) 2022 yang dijadwalkan mulai 2-8 Agustus 2021.

Namun, penjadwalan tersebut diduga menyalahkan siklus pembahasan APBD yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan Perubahan APBD (P-APBD) 2021.

Pengamat Anggaran Sumut, Elfanda Ananda (foto), menilai, persetujuan pimpinan DPRD Kota Medan tentang pembahasan R APBD 2022 sebelum dibahasnya P APBD tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak adanya agenda yang terjadwal dengan baik sesuai siklus anggaran setiap tahunnya.

“Bagaimana mungkin tahapan lompat-lompat dan apa agenda dibalik tahapan yang lompat lompat tersebut. Dimana disiplin penganggaran sesuai aturan perundang undangan, dimana aspek transparansinya,” kata Elfanda kepada Waspada, Selasa (28/7).

Menurutnya, sangat penting memastikan proyeksi P-APBD 2021 didahulukan untuk membahasnya agar bisa memproyeksikan R-APBD tahun 2022. Kecuali peran DPRD hanya sebagai stempel untuk mengesahkannya. Atau peran DPRD hanya memastikan pos anggaran DPRD aman dan titipan proyek di OPD yang diinginkan sudah dipenuhi.

Selanjutnya, kata Elfanda, rakyat yang diwakili menerima saja apa yang sudah diputuskan tanpa membuka peran serta masyarakat ikut mengetahui kemana uang pajak yang mereka bayar dibelanjakan.

“Sungguh ironis kalau demikian yang terjadi, rakyat sebagai pembayar pajak hanya dihisap selanjutnya membiayai berbagai kepentingan sekelompok yang punya kuasa atas APBD,” ujarnya.

Tercederai

Secara prinsip hakekat dan fungsi anggaran menjadi tercederai. Harusnya anggaran diperoleh dari rakyat sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan rakyat.

“Bukan sebaliknya, anggaran dari pajak rakyat setelah terkumpul rakyat jadi penonton atas kuasa yang dimiliki pemutus anggaran tanpa melibatkan rakyat sebagai pembayar pajak,” katanya.

Tambah Elfanda, situasi saat ini yang membahas R APBD 2022 terlebih dahulu dibandingkan P APBD 2021 sangat disayangkan apabila DPRD tidak memahami soal siklus APBD setiap tahunnya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa antara eksekutif dan legislatif tidak mempunyai agenda yang terencana secara tertib seperti Pada pasal 3 Undang undang No.17 tahun 2003 Tentang keuangan negara disebutkan: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Terkait hal penganggaran di pemerintah daerah (Pemda) tentunya sudahlah menjadi agenda rutin setiap tahunnya dan sudah ada terjadwal.

Penganggaran merupakan kerja rutin bagi pemda yang selalu diagendakan sesuai tahapan.

Di mana tahapan sudah dipersiapkan sesuai mekanisme yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang undangan utamanya induk aturan keuangan negara yakni Undang Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selanjutnya, hal hal teknis akan dibuat dalam aturan lebih tenkis seperti Peraturan pemerintah sampai surat edaran Menteri dalam negeri setiap tahunnya.

“Tentunya, sangat mengherankan kalau agenda pembahasan RAPBD tahun 2022 Kota Medan tidak didahului oleh pembahasan P APBD tahun 2021. Kecuali, proyeksi P APBD tahun 2021 tidak mengalami perubahan disebabkan sudah sesuai/mendekati antara target dan capaian serta RKPD tahun 2021. Tentunya, situasi itu sangatlah sulit diprediksi pada situasi ekonomi tidak normal seperti pada masa pandemi ini,” ungkapnya.

Berjuang

Hal paling penting pada saat pendemi di mana ekonomi lagi mengalami tekanan hebat terjadi mulai pusat hingga daerah adalah berjuang agar pandemi tidak merontokkan target penerimaan daerah yang sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Proyeksi penerimaan daerah di situasi PPKM darurat dilanjutkan dengan PPKM level 4 tentunya memukul hampir semua dunia usaha dari yang besar hingga yang kecil.

“Pemerintah daerah harus berjuang agar ekonomi tidak jatuh pada jurang yang dalam sehingga sulit untuk bangkit.

Tentunya sangatlah sulit meraih target pendapatan dari berbagai sector pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan yang terimbas langsung akibat kebijakan PPKM darurat dan PPKM level 4,” imbuhnya.

Sementara saat dikonfirmasi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga menjelaskan, penjadwalan pembahasan tersebut tidak menyalahi aturan.

Karena, di dalam PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan dokumen laporan KUA-PPAS R APBD 2022 selambat-lambatnya diserahkan ke DPRD pada minggu kedua Juli. Sedangkan untuk laporan KUA PPAS P APBD 2021, Pemda menyusun laporan realisasi Semester I APBD dan prognosis untuk enam bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli 2021 sebagai dasar perubahan APBD (Pasal 160-161).

“Jadi kita menjadwalkan mana yang dikirim Pemko terlebih dahulu. Karena dari PP 12 itu justru KUA PPAS R APBD yang harus dimasukkan terlebih dahulu ke DPRD untuk dilakukan pembahasan,” katanya.

Begitupun, diakui Ihwan Ritonga, pihaknya sudah mendorong Pemko Medan agar menyampaikan laporan semester 1 penggunaan APBD 2021. Namun pembahasan P APBD dilakukan apabila Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Serta keadaan  yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran 2020 harus digunakan dalam TA.2021

“Saya sudah sampaikan ke TPAD Pemko Medan terkait laporan KUA PPAS P APBD 2021 dan mereka janji selambat-lambatnya akhir Juli akan dikirim. Kalau ini sudah dikirim kita akan tentukan jadwalnya kembali di Banmus. Jadi tidak ada yang dilanggar dan menyalahi,” tegasnya. (h01)

  • Bagikan