banner 325x300

Penjajahan Pada Negeri Ini Ciptakan Korupsi

  • Bagikan
Drs Shohibul Ansori Siregar MSi
Drs Shohibul Ansori Siregar MSi

MEDAN (Waspada): Pakar Politik dan Sosial Drs Shohibul Ansori Siregar MSi berpendapat maraknya kasus korupsi di Indonesia akibat penjajahan dan lemahnya penegakan hukum serta rakusnya para lembaga dan instansi yang menangani kebijakan yang diterapkan.

Bahkan Shohibul mengurut ada empat penjajahan yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia.

Demikian Shohibul Ansori mengatakan hal itu kepada Waspada,menyikapi maraknya praktek korupsi di Indonesia, kemarin di Medan.

Keempat penjajahan tersebut menurut Shohibul antara lain disebabkan, penjajahan yang datangnya dari bangsa sendiri, lalu karena terlalu lamanya bangsa ini dijajah, kemudian penjajahan karena adanya dikte dari berbagai negara internasional dan penjajahan dari etnis minoritas tertentu.

Shohibul mencontohkan, penjajahan yang datang dari bangsa sendiri ini lah yang dilakukan para elit pemerintah dan elit partai saat ini yang menunjukkan kekuasaannya (oligarki) mereka pada negeri ini untuk menciptakan korupsi.

Korupsi yang terjadi akibat penjajahan Oligarkhi tersebut menurut Shohibul, dengan banyaknya kebijakan yang dibuat seperti Perpu, Perpres, atau UU yang dipoles dan dilegitimasi tapi tujuannya melakukan korupsi.

Kebijakan yang dilegitimasi tersebut ini merupakan penjajahan untuk menciptakan korupsi, ungkap Shohibul.

Contohnya, kata dia, UU No 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penaganan Covid-19.

Yang para eksekutif seolah lepas dari jerat hukum.

Konstitusi

Padahal tidak mungkin kebijakan yang dibuat tersebut melebihi dari konstitusi.

“Jangan alasan mendesak karena pandemi tapi melanggar konstitusi. UU itu regulasinya tidak boleh dibawah konstitusi. Karena tidak lebih hebat UU daripada konstitusi”,ujar dosen UMSU ini.

“Dengan melegitimasi kebijakan yang dibuat tersebut, ini kan namanya penjajahan kepada bangsa. Yang dirugikan dan menjadi korban adalah rakyat, apa ini tidak penjajahan namanya, sesal Shohibul.

Lagi menurut Shohibul, ketika pemerintah memberlakukan kebijakan impor beras dan lainnya, Itu artinya, kita mengabadikan ketergantungan pada negara lain akibat ketidak berpihakan pemerintah pada petani.

Padahal sektor pertanian kita yang begitu besar menyumbangkan untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita.

Itu artinya apa, ini juga contoh bentuk penjajahan yang datang dari bangsa sendiri.

Begitu juga dengan dibuatnya kebijakan Poros Maritim, semula yang kita anggap gagasan atau visi dari presiden Jokowi ini akan membantu perekonomian melalui alur laut kepulauan Indonedia.

Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan.

Sudah terlalu banyak ke anehan di negeri ini akibat kekuasaan dan penjajahan atas hak rakyat yang terjadi dan maraknya korupsi yang menyakiti hati rakyat akibat kekuasaan itu.

Sehingga cara pandang petinggi negeri tidak lagi untuk kesejahteraan rakyat.

Bila saja mereka mengingat tujuan dari Founding Father, pastilah mereka mengerti tujuan mensejahterakan rakyat, pungkas Shohibul. (clin)

  • Bagikan