Waspada
Waspada » Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Cederai Rasa Keadilan
Medan

Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Cederai Rasa Keadilan

Praktisi Hukum Kota Medan, Muslim Muis. Pengurangan hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari cederai rasa keadilan bagi masyarakat.  Waspada/ist
Praktisi Hukum Kota Medan, Muslim Muis. Pengurangan hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari cederai rasa keadilan bagi masyarakat.  Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Pengurangan hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari cederai rasa keadilan bagi masyarakat. Diskon hukuman yang dijatuhkan majelis hakim seolah mempertontonkan ke publik bahwa pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan.

“Ini menunjukkan ke publik bahwa pengadilan itu bukan tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat, justru berubah jadi tempat para pelaku korupsi, suap dan sebagainya untuk berlindung meringankan hukumannya,” kata Praktisi Hukum Kota Medan, Muslim Muis kepada Waspada, Rabu (16/6).

Muslim Muis menyampaikan itu, terkait tanggapannya atas potongan hukuman dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus suap pengalihan hak tagih Bank Bali dari terpidana Djoko Tjandra.

Dalam putusan tingkat pertama yang dijatuhkan pada 8 Februari 2021, Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Namun upaya bandinganya di pengadilan tinggi dikabulkan dan hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun penjara.

“Seharusnya pengadilan itu menjadi tempat bagi pelaku kejahatan yang seimbang, kalau dia korban gak masalah, ini kan pelaku. Tapi kalau katanya dia melakukan itu atas perintah tunjukkan siapa yang perintahkan dia. Bukan malah seperti ini jadinya,” ujarnya.

Direktur Pusat Study Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSHPA) menyebutkan, dengan diringankannya hukuman jaksa Pinangki juga menunjukkan mundurnya peradilan di Indonesia.

“Apalagi sejak meninggalnya hakim Artidjo Alkostar, saya lihat makin jelas kemunduran peradilan, terutama dalam kasus-kasus korupsi, suap, makin nampak ketimpangannya. Terlebih, pelaku ini seorang penegak hukum, bagaimana pula nantinya kalau orang biasa,” pungkasnya.

Pertimbangan Hukum

Seharusnya, kata dia, hakim lebih jeli saat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap Pinangki, apalagi dia adalah seorang penegak hukum.

“Harusnya lebih berat. Saya kira pertimbangannya yang keliru kenapa hakim tidak pertimbangkan bahwa dia juga penegak hukum. Kelakuannya Ini kan mempermalukan instansinya. Kalau hanya pertimbangan dia karena wanita, ibu yang masih punya anak, itu kan hanya pertimbangan-pertimbangan yang mendasar saja,” sebutnya.

“Pertimbangan hakim, kalau dia seorang penegak hukum tidak terlalu mengarah ke sana, harusnya itu ditonjolkan. Kita berharap hakim hakim itu jangan sampai dia menjadi tidak populis, karena hakim adalah garda terakhir mencari keadilan. Seharusnya mereka berpikir karena kasus ini adalah kasus yang menjadi sorotan dan perbincangan secara nasional,” tambahnya.

Ia berharap jaksa agar segera mengajukan kasasi atas kasus ini dan hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berkeadilan di mata masyarakat.

“Jaksanya harus kasasi, kalau ini tidak dilakukan sama saja, ada yang tidak sehat dengan peradilan ini. Kita minta Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat. Sebab kalau tidak, masyarakat tidak akan percaya lagi dengan badan peradilan,” tandasnya. (m32).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2