MEDAN (Waspada): Penghargaan Kabupaten Kota Sehat(KKS), sangat penting. Hal itu terungkap saat berlangsungnya Webinar dengan tema Optimalisasi Branding Kabupaten/Kota Sehat (Healthy Cities) dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Indonesia: “Apa Kabar Ranperpres Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat?” yang sekaligus menyambut akan diadakannya Healthy Cities Summit 2022 mendatang.
Acara digelar Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Jumat(25/3).
Adapun pembicara, R. Budiono Subambang, S.T., MPM, Direktur SUPD III Kemendagri, dr. Anas Ma`ruf, MKM, Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementrian Kesehatan,Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI serta Kristina Peranging anging, selaku Direktur Yayasan Pusaka Indonesia.
Alasan pelaksanaan seminar tak lain, updating indikator penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) sangat penting dilakukan mengingat banyaknya perkembangan variable yang mempengaruhi kesehatan, perkembangan tatanan yang diakses banyak, standar derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.
Serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kabupaten/kota sehat sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan.Dalam kaitannya dengan KKS, pembicara, R. Budiono Subambang, S.T., MPM, selaku Direktur SUPD III Kemendagri mengungkapkan, yang melatarbelakangi KKS adalah untuk mewujudkan kabupaten/kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman, dan sehat.
“Di tengah pandemi covid kita juga tetap komitmen untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat,” ujar Budiono.Menurut Budiono dari sisi penganggaran dan perencanaan harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan. Maka rincian kegiatan harus jelas indikator sehingga dapat diukur keberhasilannya.
Sementara, dr. Anas Ma`ruf, MKM, selaku Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementrian Kesehatan, mengingatkan bahwa semua penduduk dunia perlu mendapatkan hak dasarnya, yaitu Sehat.
Menurutnya faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu; lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan genetik.
“Dasar dari pelaksanaan Kota Sehat adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. KKS menjadi penting untuk peningkatan indeks kesehatan daerah,” ujar Anas Ma’ruf.
Sementara itu, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI membuka fakta yang terjadi selama masa pandemic Covid-19.
Menurutnya, saat ini yang terjadi seharusnya dilakukan adalah pandemi melawan pandemi.
Menurut Tulus Abdi, konsumsi tembakau juga merupakan pandemi karena telah membunuh sekitar 7 juta orang. Tingkat kerentanan covid19 dan rokok itu sama, karena jika dilihat secara medis perokok yang sudah parah jika terkena covid maka efeknya akan lebih parah.
“Produksi dan permintaan rokok saat pandemi semakin meningkat. Yang paling menyedihkan konsumsi rokok selama pandemi meningkat 15,2 %. Padahal selama pandemi, ekonomi mengalami penurunan, tapi konsumsi rokok malah meningkat.
Stress diduga menjadi pemicu peningkatan konsumsi rokok,”sebutnya.
Menurut Tulus, perilaku merokok memperparah pandemi maka harus dikendalikan sebagai intervensi penanganan pandemi, dan juga relevan dilakukan pada program KKSTulus menekankan agar rekomendasi kebijakan dengan pembatasan akses fiscal dan non fiscal dilakukan.
Perluasan layanan berhenti merokok, KTR, peningkatan edukasi bahaya rokok, pembatasan iklan, pelarangan penjualan ketengan. penguatan KKS melalui pengendalian konsumsi tembakau sebagai salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas kesehatan sekaligus mendukung penangan pandemi Covid-19, dan karenanya juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hal ini dibuktikan salah satunya oleh Kota Padang Panjang, yang juga hadir dalam webinar ini, sebagai kota yang telah menerima enam kali penghargaan Wiskara (penghargaan tertinggi KKS) yang juga telah menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan rokok di daerahnya jauh sebelum KKS.
Sedangkan,Kristina Peranging anging, selaku Direktur Yayasan Pusaka Indonesia, berharap, kebutuhan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 serta persoalan pengendalian tembakau yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan dan masyarakat dan hak setiap indifidu, percepatan ranperpres menjadi sebuah keharusan.(m22)
Waspada/istPembincara dalam kegiatan seminar.
