Waspada
Waspada » Pengembalian Aset Kemendikbud Ke Negara Abaikan Rasa Keadilan
Medan

Pengembalian Aset Kemendikbud Ke Negara Abaikan Rasa Keadilan

PENGHUNI rumah di areal ISI, Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Pengembalikan aset kemendikbud ke negara abaikan rasa keadilan. Waspada/Ist
PENGHUNI rumah di areal ISI, Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Pengembalikan aset kemendikbud ke negara abaikan rasa keadilan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pengembalian aset berupa rumah negara milik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke negara dinilai abaikan rasa keadilan.

“Pengembalian aset Kemendikbud ke negara itu telah abaikan rasa keadilan, karena saya sudah menempuh rangkaian prosedur yang ditetapkan dalam proses pengalihan tersebut,” kata Dr H Sakhyan Asmara, MSP (foto) kepada Waspada, di Medan, Jumat (4/12).

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIKP) ini merespon rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut penyelesaian aset Kemendikbud berupa 134 rumah negara (RN) yang berlokasi di area Universitas Sumatera Utara (USU).

Hadir dalam pertemuan yang digelar Rabu (2/12) ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, Irjen Kemendikbud, Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juga Kakanwil BPN Sumut, Rektor USU, Perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Dalam rapat itu dihasilkan bahwa rumah yang terletak di depan Kampus USU, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru harus dikembalikan kepada negara.

“Sebagai salah seorang penghuni rumah itu, saya Dr H Sakhyan Asmara, MSP menyatakan bahwa keputusan itu telah mengabaikan rasa keadilan,” katanya.

Alasannya, menurut DR Sakhyan, dalam proses peralihan aset tersebut, dirinya selaku penghuni rumah, telah menempuh seluruh prosedur yang ditetapkan oleh negara.

Diawali dengan adanya izin dari Rektor USU kepada penghuni untuk melakukan proses peralihan kepemilikan rumah.

Kemudian berproses dengan peninjauan, pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang No 72 Tahun 1957.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah N0 31 Tahun 2005 jis Peraturan Presiden No 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Penetapan Status, dan Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Status Rumah Negara beserta tanah pekarangannya.

Langkah selanjutnya, sebut DR Sakhyan, dilakukanlah proses peralihan dengan cara sewa beli di atas perjanjian antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumut dengan Penghuni Rumah.

“Ini sesuai PP No 40 Tahun 1994, pembayaran harga pengalihan hak diangsur dalam jangka waktu paling lambat 240 bulan dan bisa dilunasi paling cepat dalam waktu 60 bulan,” katanya.

Dengan dasar itu, penghuni rumah melakukan pembayaran secara cicilan ke Departemen Keuangan melalui Kantor Kas Negara Perwakilan Sumut Jl P Diponegoro Medan.

“Sebagian penghuni rumah setelah lima tahun melakukan cicilan, lalu kemudian melakukan pelunasan sesuai dengan PP no 40 Tahun 1994,” jelasnya.

Setelah menerima tanda lunas, kemudian keluar Surat keputusan dari Direktur Bina Penataan Bangunan Tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III Kepada Penghuni.

Kemudian Direktur Bina Penataan Bangunan Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan Kepada Penghuni.

Sertifikat Hak Milik

Dengan dasar suat keputusan tersebut, penghuni mengurus Sertifikat Hak Milik ke BPN Sumatera Utara. Setelah memenuhi semua ketentuan, dan setelah melunasi pajak yang harus dibayarkan, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik kepada Penghuni.

Dalam proses perjalanannya, terdapat sebagian penghuni yang belum sempat menyelesaikan Sertifikat, namun sudah memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan negara.

“Jadi menurut saya, hasil rapat koordinasi tersebut belum melihat secara jelas prosedur yang telah ditempuh warga, ” kata Sakhyan.

Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, penguasaan rumah bukan dilakukan dengan cara menyerobot, merampok, memberi suap atau sogok kepada pejabat negara, melainkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap, para penghuni tidak perlu resah. Negara ini negara hukum, bukan negara yang semena-mena memberlakukan warga negara dengan kekuasaan yang dimiliki,” ujarnya.

Dijelaskan, semua keputusan akan dapat dikembalikan kepada hukum yang sebenarnya, bahwa warga atau para penghuni telah menempuh cara yang benar yaitu sesuai prosedur peraturan perundangan yang berlaku. (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2