MEDAN (Waspada): Pengamat Kebijakan Publik, Ir. Elfanda Ananda, MSP, menyoroti penumpukan tugas yang diemban oleh Basarin Yunus Tanjung yang saat ini memegang tiga jabatan strategis sekaligus, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Utara, Penjabat (PJ) Bupati Asahan, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
“Secara otomatis bisa membuat Basarin akan tidak bisa fokus pada tugas yg sangat banyak tersebut,” sebut Elfanda, Selasa (24/9).
Menurut Elfanda, penumpukan tugas pada tiga posisi penting ini berpotensi mengganggu efektivitas kerja Basarin. “Dikhawatirkan, dengan beban yang sangat besar akan membuat tugas tugasnya menjadi terganggu,” ujarnya.
Elfanda menegaskan bahwa tugas yang dipegang Basarin bukanlah peran yang ringan. Posisi sebagai PJ Bupati Asahan, misalnya, membutuhkan perhatian yang besar mengingat luasnya wilayah serta kompleksitas urusan pemerintahan di kabupaten tersebut. Demikian pula, posisi sebagai Plt. Kadis Kesehatan sangat krusial, terutama dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di Sumatera Utara.
Elfanda berharap Penjabat Gubernur Sumatera Utara lebih bijak dalam mendistribusikan tugas kepada pejabat yang ada. “Harusnya PJ. Gubernur bisa lebih bijak memberikan tugas yg bisa dipikul agar semua tugas dapat dijalankan dengan baik. Kita tahu, posisi yang dipegang oleh Basirun tiga jabatan tersebut bukanlah posisi yang tidak penting.,” jelasnya.
“Misalnya soal kesehatan dan PJ. bupati yang kita ketahui akan mempengaruhi situasi dinamika kerja di ruang lingkup tugasnya,” tambahnya.
Selain itu, tugas sebagai PJ. Bupati Asahan yang juga tidak kalah penting dengan luas wilayah sangat luas tentunya membutuhkan perhatian.
“Sebaiknya, proses seleksi eselon II yang sedang berproses cepat sehingga posisi kepala dinas kesehatan ada pejabat defenitif,” tandasnya.
Ia juga menekankan bahwa dalam masa transisi pemerintahan ini, penting bagi PJ Gubernur untuk bersikap netral dan memastikan proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kita tahu, banyak pejabat di jajaran provinsi yang punya kemampuan yang harus didistribusikan secara baik. PJ. Gubsu yang bertugas saat masa transisi harus berhasil mengantarkan sampai pejabat definitif terpilih. Penting juga kiranya dalam menghantarkan proses transisi harus berposisi netral,” tutup Elfanda.
Sebelumnya saat dikonfirmasi kepada Basarin terkait rangkap jabatan yang diembannya ia mengakui dan menyatakan optimis bisa menjalani semua amanah itu.
“Optimis saja, belum dijalani, sekarang kantor bisa berjalan dengan tehnologi terkini. Waktu kita sama 24 jam sehari, dan ini sifatnya sementara, namanya pjs pejabat sementara.
Menanggapi pertanyaan apakah karena kuranngnya SDM sehingga ia harus diamanahkan rangkap jabatan ia menjawab akan membutuhkan waktu yang lama jika menggunakan SDM yang lain.
“Proses nya membutuhkan waktu. Kan sudah dilelang. Tinggal nunggu waktu,” tandasnya. (cbud)
