Waspada
Waspada » Pendidikan Di Indonesia Tidak Boleh Jadi Kapitalis
Medan

Pendidikan Di Indonesia Tidak Boleh Jadi Kapitalis

ANGGOTA Komisi X DPR RI dari fraksi Gerinda Prof Djohar Arifin Husien. Pendidikan di Indonesia tidak boleh jadi kapitalis atau libralisme. Waspada/Ist
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari fraksi Gerinda Prof Djohar Arifin Husien. Pendidikan di Indonesia tidak boleh jadi kapitalis atau libralisme. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Gerinda Prof Djohar Arifin Husien (foto) mengatakan, pendidikan di Indonesia tidak boleh jadi kapitalis atau libralisme.

Pendidikan di Indonesia tidak boleh jadi kapitalis karena hal itu dapat mempengaruhi kurikulum di tanah air.
Sekaitan dengan itu, Badan Legislasi DPR RI telah melepaskan rencana klaster pendidikan masuk dalam rancangan UU Ciptakarya.

Demikian Djohar Arifin Husien kepada Waspada, Jumat, (25/9) menyikapi usulan Kementerian Pendidikan kepada DPR RI.

Sebelumnya, usulan oleh Kementerian kepada DPR RI tersebut dan mendapat penolakan legislatif untuk investasi asing lewat yang direncanakan masuk dalam rancangan UU Ciptakarya.

Sebelumnya kata Djohar kita sebagai mitra dari Kementerian Pendidikan menolak rencana itu.

Pasalnya, klaster-klaster itu dianggap berbahaya, karena dalam rencana rancangan UU Ciptakarya tentang pendidikan memperbolehkan investasi asing.

Kekuatiran di antaranya investasi asing dalam hal pendidikan akan melakukan merger dengan perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta.

Otomatis, lanjut Djohar, bila ini dibiarkan, maka sudah tidak terkendalikan lagi kurikulum materi pendidikan.

Karena sudah pasti pendidikan lewat investasi asing tersebut akan membuat kurikulum mereka untuk diterapkan di Indonesia.

Otomatis, nilai-nilai cinta tanah air, cinta negara dan cinta beragama akan mempengaruhi anak bangsa dan rasa cinta tanah air dikuatirkan akan terabaikan.

Dengan keputusan tersebut, Komisi X merasa lega dan berterimakasih kepada Badan Legislasi DPR RI yang menguatkan klaster pendidikan dari rancangan UU Ciptakarya.

“Kita menyambut gembira dengan keputusan itu karena ini adalah keinginan dan perjuangan kita bersama. Karena pendidikan seutuhnya untuk pendidikan,” katanya.

Sebab, lanjutnya, pendidikan tidak bisa dijadikan kapitalisme dan libralis dan harus terlepas dari rancangan UU Ciptakarya.

Klaster Pendidikan

Sebelumnya sekaitan perihal investasi asing masalah pendidikan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta, pencabutan klaster pendidikan seluruhnya dari substansi Rancangan UU Ciptakarya.

“Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang merubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita.

Fikri menduga adanya unsur pemaksaan Pendidikan menjadi lebih liberal di dalam RUU ciptakerja dengan merubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurusi Pendidikan tersebut.

“Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita, masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU ciptakerja,” ucapnya.

Fikri tegas menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi Pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Ciptakerja.

“Bahkan Preambul konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menyelenggarakan sistem Pendidikan nasional, bukan menyerahkannya secara komersil,” kata dia.

Selanjutnya, kewajiban pemerintah juga tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Sementara UUD 1945 Pasal 31 ayat 5 menyebutkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Langgar Kodrat

Fikri menambahkan, Draft RUU Ciptakerja buatan pemerintah, telah melanggar kodrat kontitusi dengan mewajibkan institusi Pendidikan mengurus izin berusaha sebagaimana tertuang dalam pasal 68 draf RUU tersebut.

“Ketentuan ini memaksa institusi Pendidikan berbasis masyarakat untuk punya izin usaha, alih-allh pemerintah seharusnya membantu mereka sebagai amanat konsitusi,” kata Fikri.

Yang menjadi perdebatan krusial salah satunya adalah kewajiban berusaha dalam Draft RUU Ciptaker, pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah.

Sehingga berbunyi 1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat’.

Selain itu, ketentuan lain mengatur bagi mereka yang melanggar (tidak punya izin berusaha) akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 10 tahun dan denda Rp. 1 miliar rupiah.

“Pasal ini menambah esensi pemaksaan secara hukum, bahwa pesantren-pesantren, madrasah diniyah, serta pendidikan non formal berbasis masyarakat lainnya harus punya izin usaha,” kritik Fikri.

Isu lain soal perombakan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di dalam RUU Ciptakerja. Politisi PKS ini mengecam pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diskriminatif terhadap guru dan dosen dalam negeri, dan sebaliknya sangat memihak kepada pengajar asing.

“Guru dan dosen lokal wajib sertifikasi, sedangkan pengajar asing dikasih karpet merah, ini benar benar RUU alien,” kata dia.

Fikri juga mengritik sikap Pemerintah di dalam pembahasan legislasi yang tidak konsisten terkait Revisi UU Sisdiknas.

“Kita seharusnya konsisten pada kesepakatan awal, bahwa revisi UU Sisdiknas dibahas terpisah,” kata dia.

Fikri mengingatkan, dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020, revisi atas UU 20/2003 tentang sisdiknas merupakan Undang-undang tersendiri dan merupakan usulan pemerintah.

“Keputusan ini disepakati oleh pemerintah sendiri yang dihadiri Menteri hukum & Ham dalam rapat dengan badan legislasi DPR RI saat penentuan Prolegnas,” imbuh Fikri. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2