Waspada
Waspada » Penangkapan Ketua KAMI Medan Dinilai Cacat Hukum
Medan

Penangkapan Ketua KAMI Medan Dinilai Cacat Hukum

KAUM Sumut usai mendaftarkan gugatan prapid di PN Medan. Senin (19/10). Penangkapan Ketua KAMI Medan dinilai cacat hukum. Waspada/Rama Andriawan
KAUM Sumut usai mendaftarkan gugatan prapid di PN Medan. Senin (19/10). Penangkapan Ketua KAMI Medan dinilai cacat hukum. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) Sumut mengajukan gugatan Praperadilan (Prapid) ke Pengadilan Negeri (PN) Medan terkait penangkapan Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan, Khairil Amri. Penangkapan Ketua KAMI Medan itu menurut mereka, dinilai cacat hukum.

Gugatan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yakni Kapolri dan Kapolrestabes Medan.

Menurut Ketua KAUM Sumut Mahmud Irsad Lubis, penangkapan Ketua KAMI Khairi Amri, saat demo ricuh menolak undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Medan beberapa waktu lalu di depan Gedung DPRDSU dinilai cacat hukum dan tidak cukup dua alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka.

“Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) semua perkara yang kami dalilkan termasuk penyitaan dan penggeledahan itu harus dimaknai berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup,” katanya.

Nah, Khairil Amri ditangkap pada hari Jumat pada waktu aksi tanpa dua alat bukti yang cukup,” kata Mahmud usai mendaftarkan gugatan prapid di PN Medan, Senin (19/10).

Ia menjelaskan, Khairil Amri ditangkap berdasarkan Undang-undang 45 Pasal ITE dan 160 KUHP. Dari perjalanan perkara itu, kata dia, terdapat tiga aspek untuk diajukannya Prapid. Pertama aspek penetapan tersangka, aspek penangkapan dan aspek penahanan.

“Karena itu kami memandang penangkapan dan penahanan terhadap diri Khairil Amri yang didahului dengan penetapan tersangka tidak sah dan bertentangan dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Khairil Amri dalam kasus ini dituduh menyebarkan ujaran kebencian dan menghasut untuk melalukan tindakan kekerasan dalam grup WA sebanyak 50 orang di KAMI Medan.

“Khairil Amri tidak pernah membuktikan hal tersebut. Dan WA tersebut didapatkan setelah adanya penangkapan dan penahanan terhadap dirinya,” ucapnya.

Sebatas Pesan

Mahmud juga menyebutkan, pembicaraan yang ada di group WA KAMI adalah hanya sebatas pesan untuk membagikan air minum dan nasi bungkus untuk mahasiswa yang demo.

“Jadi sama sekali tidak ada ajakan untuk melakukan kericuhan pada saat demo tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, bukti-bukti prapid juga sudah mereka siapkan dan sudah mencukupi. “Bukan hanya cukup bahkan lebih dari cukup,” pungkasnya.

Karena itu, ia memandang penetapan tersangka Khairil Amri terlalu dipaksakan dan cacat hukum. “Karena itulah kita daftarkan prapid, agar segera membebaskan Khairil Amri. Karena ini juga sesuatu yang prematur,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KAMI Medan Khairil Amri ditangkap polisi terkait aksi demo menolak undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Medan, Jumat (9/10). Ia disangkakan melanggar UU ITE.(m32)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2