Waspada
Waspada » Penanganan Poldasu Di KLB PD Demi Kepentingan Lebih Besar
Medan

Penanganan Poldasu Di KLB PD Demi Kepentingan Lebih Besar

PAKAR hukum Dr Alpi Sahari, SH M Hum. Penanganan Poldasu di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat PD demi kepentingan lebih besar. Waspada/Ist
PAKAR hukum Dr Alpi Sahari, SH M Hum. Penanganan Poldasu di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat PD demi kepentingan lebih besar. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pakar hukum Dr Alpi Sahari, SH M Hum (foto) mengatakan, responsibilitas jajaran Polda Sumut dalam penggelaran kekuatan untuk mengatasi segala bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut perlu untuk diapresiasi. Dia merujuk penanganan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) yang dilaksanakan demi kepentingan umum yang lebih besar.

“Apresiasi ini diberikan karena Polda Sumut telah berhasil melakukan langkah-langkah yang bersifat responsif untuk mengantisipasi segala bentuk potensi konflik yang timbul dari massa yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sibolangit Kabupaten Deliserdang,” ujar Dr Alpi, Sabtu (6/3).

Konflik di sini, tambahnya, tidak dimaknai sebagai hubungan antar individu, melainkan dipandang dari perspektif publik, yaitu konflik yang melibatkan kelompok dan mempengaruhi ketertiban umum.

Mengutip pendapat Mark R Amstutz, dia melihat konflik sebagai suatu continuum, yaitu di satu titik ekstrim terdapat kondisi atau situasi “tak ada masalah/perbedaan”, sementara di titik ekstrim satunya terdapat kondisi atau situasi yang diwarnai perbedaan/ketidakcocokan.

“Penggelaran kekuatan kepolisian jangan dimaknai bahwa Polri terlibat politik praktis suksesi penyelenggaraan KLB Partai Demokrat. Namun harus dimaknai sebagai bentuk postulat le salut du people est la supreme loi dalam arti kepentingan umum yang lebih luas, yakni penyelenggaraan pemeliharaan Kamtibmas,” sebutnya.

Wujudkan Keamanan

Dijelaskan, landasan kontitusional dan landasan yuridis telah mengamanahkan kepada institusi Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri (Kamdagri) dan penyelenggaraan kondusivitas Kamtibmas.

Untuk itu, diminta atau tidak diminta, diberitahukan ataupun tidak diberitahukan, diberi izin atau tidak diberi izin, maka Polri tetap berkewajiban dalam penyelenggaraan situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Pemberitahuan dan atau izin keramaian yang diajukan oleh penyelenggara kepada institusi Polri pada dasarnya ditujukan agar Polri sejak dini dapat melakukan langkah-langkah operasional kepolisian, termasuk penggelaran kekuatan Kepolisian yang didasarkan pada situasi kontijensi apabila terjadi tentunya dapat diantisipasi,” katanya.

Sehingga, lanjut Alpi, tidak menjadi gangguan nyata yang berpengaruh pada situasi Kamtibmas yang kondusif misalnya bentrok massa yang berakibat pada keselamatan jiwa dan harta benda, termasuk aktivitas masyarakat terganggu dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19.

Menurut Dr Alpi, salah satu langkah kegiatan operasional kepolisian adalah mengamankan lokasi dan atau tempat keramaian yang berpotensi munculnya bentrok massa.

Pengamanan yang dilakukan oleh Polri di sekitar acara KLB Partai Demokrat dilakukan secara situasional, karena telah timbulnya gangguan Kamtibmas berupa bentrok massa pro dan kontra KLB Partai Demokrat di sekitaran tempat yang tidak begitu jauh dari penyelenggaraan KLB, termasuk penghadangan sejumlah kendaraan di jalan raya yang berakibat kemacetan lalu lintas.

“Pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumut dan jajaran merupakan bentuk responsibilitas (quick respos) secara cepat dan tepat untuk meminimalisir gangguan Kamtibmas, sehingga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Sumatera Utara tetap terpelihara,” katanya.

Disebutkan, reponsibilitas Polda Sumut dan jajaran dimaknai sebagai rasa tanggungjawab, yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. (m05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2