Waspada
Waspada » Pemuda Peduli Nelayan Demo Kantor Diskanla Sumut
Medan

Pemuda Peduli Nelayan Demo Kantor Diskanla Sumut

SEJUMLAH mahasiswa dan aktivis Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara saat melakukan aksi demo di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara. Mereka memprotes keberadaan kapal pukat trawl yang merajalela menangkap ikan di perairan Belawan dan Selat Malaka Pantai Timur Sumatera Utara, Selasa (11/2). Waspada/Andi Aria Tirtayasa
SEJUMLAH mahasiswa dan aktivis Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara saat melakukan aksi demo di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara. Mereka memprotes keberadaan kapal pukat trawl yang merajalela menangkap ikan di perairan Belawan dan Selat Malaka Pantai Timur Sumatera Utara, Selasa (11/2). Waspada/Andi Aria Tirtayasa

BELAWAN (Waspada):  Pemuda Peduli Nelayan demo di kantor Diskanla Sumut di Jl Sei Batugingging, Medan, Selasa (11/2).

Pemuda Peduli Nelayan yang demo di kantor Diskanla Sumut mengecam pukat trawl yang merejalela di Belawan.

Para pendemo yang sebagian besar aktivis dan mahasiswa itu prihatin melihat kapal-kapal pukat trawl semakin merajalela menangkap ikan di perairan Belawan khususnya di Pantai Timur Sumatera Utara.

Akibatnya, nelayan tradisional dan nelayan skala kecil makin sengsara, karena hasil laut dikuras oleh para pemilik kapal pukat trawl.

Maraknya kapal pukat trawl yang banyak bersandar di Pelabuhan Perikanan Gabion tersebut membuat pengunjukrasa protes.

Penanggungjawab aksi unjuk rasa Adam Malik dalam orasinya menyebutkan, selain menentang keberadaan kapal-kapal pukat trawl.

Mereka mendesak intansi terkait agar menghentikan praktik alat tangkap bouke ami dan teri lingkung

Karena, kata mereka, telah melanggar Undang Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan.

“Keberadaan kapal-kapal pukat trawl yang semakin merajalela itu membuat nelayan tradisional semakin menjerit karena hasil tangkapan ikan di laut semakin berkurang,” katanya.

“Bahkan, pukat trawl juga membuat rusaknya ekosistem dan biota laut,” jelas Malik.

Sengsara

Oleh karena itu, tambah Malik, seharusnya PSDKP, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki peranan penting dalam menertibkan praktik kapal-kapal pukat trawl yang semakin membuat nelayan tradisional sengsara.

“Bila Kadis Perikanan dan Kelautan tidak benar-benar fokus menyelesaikan masalah ini, Pemuda Peduli Nelayan mendesak Gubsu harus mencopot Kadis Perikanan dan Kelautan,” tegas Malik.

Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa diterima oleh Kabid Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Yuliani Siregar.

Kepada perwakilan pengunjuk rasa, Kabid Tangkap Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sumut mengatakan akan membentuk badan pengawasan yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait.

Tujuannya, untuk mengawasi praktik illegal fishing, yang melanggar UU No 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang perikanan. (h04)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2