Pemprovsu Diharapkan Jadi Jembatan Hubungan SMK Dan Dunia Industri

Pemprovsu Diharapkan Jadi Jembatan Hubungan SMK Dan Dunia Industri

  • Bagikan
KEPALA BBPPMPV BBL, Drs Rasoki Lubis M.Pd, (tengah) bersama peserta FGD Strategi Implementasi Link and Match Pendidikan Vokasi, di Hotel Radisson Medan, Selasa (25/5). Pemprovsu diharapkan jadi jembatan hubungan SMK dan dunia industry. Waspada/Yuni Naibaho
KEPALA BBPPMPV BBL, Drs Rasoki Lubis M.Pd, (tengah) bersama peserta FGD Strategi Implementasi Link and Match Pendidikan Vokasi, di Hotel Radisson Medan, Selasa (25/5). Pemprovsu diharapkan jadi jembatan hubungan SMK dan dunia industry. Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia industri, dalam mempercepat implementasi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia kerja (IDUKA).

“SMK wewenangnya berada dibawah pemerintah provinsi, begitu juga dengan industri menengah dan besar lainnya dibawah kendali propinsi. Jadi ini sebenarnya memungkinkan provinsi menjadi jembatan penghubung antara SMK dan dunia usaha,” ujar Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik (BBPPMPV BBL), Drs Rasoki Lubis M.Pd, kepada Waspada di acara FGD Strategi Implementasi Link and Match Pendidikan Vokasi, di Hotel Radisson Medan, Selasa (25/5).

Hadir menjadi peserta diacara FGD dari Dibas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Dinas Perindag, Kadin, Politeknik, Universitas dan SMK di Medan.

“Dengan kehadiran peserta ini, kita ingin ada saran dan ide yang bisa merucut menentukan bagaimana langkah yang harus dilaksanakan sehingga link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dapat diimplementasikan di Sumut,” kata Rasoki.

Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi pada pendidikan vokasi memang sangat dibutuhkan mendorong industri lebih peduli terhadap pendidikan vokasi. Bahkan ada ide yang muncul agar pemerintah provinsi menuangkannya dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang aturan link and match antara SMK dan dunia industri.

“Ini ide bagus untuk ditindaklanjuti. Jadi ada peraturan yang mendorong agar industri punya kepedulian terhadap pengembangan pendidikan SMK. Bukan hanya sekedar tempat praktek, tapi karena industri membutuhkan SMK itu. Namun satu sisu SMK yang mau ke industri menyadari untuk memperbaiki dirinya baik mutu dan kompetensi,” ungkapnya.

Konsorsium

Bahkan, kata Rasoki lagi, kalau memungkinkan ada konsorsium di level provinsi yang betul-betul membawahi hubungan SMK dan industri. Dimana didalamnya ada dinas tenaga kerja, industri, Kadin dan pihak swasta yang berada satu dalam satu forum sebagai pembina dan pendamping agar hubungan SMK dan dunia industri dapat berjalan baik.

“Kemudian, BBPPMPV BBL bisa memainkan perannya agar SMK sebanyak-banyaknya bisa berkolaborasi dengan industri baik di daerah dan di luar daerah, serta hubungan perguruan tinggi vokasi dengan SMK juga semakin akrab dalam arti menjalankan tugas dan fungsinya,” tutur Rasoki. (h01)

 

  • Bagikan