Waspada
Waspada » Pemprovsu Didorong Maksimalkan Dana PEN
Medan

Pemprovsu Didorong Maksimalkan Dana PEN

ANGGOTA DPRD Sumut, H M Subandi. Pemprovsu Didorong Maksimalkan Dana PEN guna biayai pembangunan di Sumut yang terkendala akibat Covid-19. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA DPRD Sumut, H M Subandi. Pemprovsu Didorong Maksimalkan Dana PEN guna biayai pembangunan di Sumut yang terkendala akibat Covid-19. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Pemprovsu didorong untuk maksimalkan pemanfaatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan pemerintah pusat guna membiayai pembangunan yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

Pemprovsu didorong maksimalkan dana PEN yang hingga saat ini baru terealisasi 49,5 persen secara nasional.

“Sejauh ini, dana PEN tahun 2020 yang dikucurkan Rp 2 triliun, baru sekitar 50 persen yang terealisasi, sehingga kita dorong untuk lebih memaksimalkannya,” kata anggota DPRD Sumut, H M Subandi (foto) kepada Waspada, di ruang dewan, Senin (23/11).

Politisi Partai Gerindra itu merespon pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan R-APBD Provsu tahun 2021, yang disampaikan melalui rapat paripurna dipimpin wakil ketua dewan Rahmansyah Sibarani, di gedung DPRD Sumut.

Berdasarkan data, realisasi anggaran PEN dan Penanganan Covid-19 sudah mencapai Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp695,2 triliun, sehingga secara keseluruhan masih perlu dimanfaatkan lebih maksimal.

Menurut H Subandi, salah satu pembangunan yang perlu mendapat kucuran dana adalah sarana dan prasarana di Sport Centre, di Batangkuis, Deli Serdang, yang tertunda karena ketiadaan dana tambahan.

“Masih perlu suntikan dana lagi agar pembangunannya segera rampung untuk dijadikan venue PON XXI tahun 2024 yang digelar dua provinsi, yakni Sumut-Aceh ” kata anggota Komisi A DPRD Sumut yang membidangi masalah pembangunan ini.

Selanjutnya, Rumah Sakit Haji Medan yang bertaraf internasional yang akan dibangun di Deliserdang, dengan menggunakan lahan sekitar 6 hektare dan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,8 triliun.

Dijelaskan Subandi, dengan pemanfaatan dana PEN yang seluruh 34 provinsi Indonesia, ekonomi daerah akan menggeliat kembali. “Untuk di Sumut, tentu saja aktifitas ekonomi yang stagnan akibat Covid-19 bangkit kembali,” ujarnya.

Subandi menyayangkan pandangan yang menyebutkan proses penggunaan dana PEN rumit dan dikhawatirkan membawa masalah. “Ini beda dengan APBD yang dirancang, disusun dan dibahas. Adapun dana PEN, tinggal buat proposal, dan diusulkan dan nantinya akan ditampung,” ujarnya.

Dana ini disalurkan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang merupakan perusahaan plat merah yang dikeloloa Kementrian Keuangan RI.

“Tugas kita setelah dana direalisasikan, adalah tentu saja melakukan pengawasan sejauh mana pelaksanaannya di lapangan,” katanya.

Dengan skim pinjaman yang diusulkan Pemprovsu melalui Gubsu, DPRD Sumut tentu saja berharap selain dapat dimanfaatkan, pembangunan yang mengalami kendala dana dapat diupayakan penyelesaiannya.

Benahi Struktur

Sebelumnya, Fraksi Gerindra FPRD Sumut menilai, pinjaman hutang ke PT SMI merupakan iktiar Gubsu untuk memperbaiki dan membenahi infrastruktur Sumatera Utara ke depannya lebih baik.

Penilaian ini diungkapkan Jurubicara Fraksi Gerindra Azmi Yuli, dalam pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan R-APBD Provsu tahun 2021, disampaaikan melalui rapar paripurna dipimpin wakil ketua dewan Rahmansyah Sibarani, kemarin.

Dikatakannya, salah satu upaya pemerintah provinsi meningkatkan kualitas pembenahan infrastruktur melaui pinjaman ke PT SMI.

Hal itu sebuah jalan ikhtiar gubernur memperbaiki, membenahi dan membuat wajah infrastruktur Sumut lebih baik.

Kalaupun harus melakukan pinjaman, Fraksi Gerindra mengingatkan Gubsu memikirkan skema pembayaran hutang pinjaman tersebut, agar rencana pinjaman itu dibahas dalam forum tersendiri, agar pinjaman itu benar optimal peruntukannya.

“Kami tidak ingin gubenur meninggalkan jejak hutang, nantinya jadi beban pemerintah dan rakyat Sumut. Kami ingin Gubsu tidak bekerja sendirian agar langkah menjawab segala persoalan dan langkah membangunan Sumut tidak diselesaikan melalui pinjaman dana,” ujarnya. (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2