MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum mampu mengatasi penyakit Tuberkulosis (TBC). Faktanya, masih ditemui notifikasi kasus TBC di Sumut sebanyak 43.000 kasus. Begitupun, Pemprovsu mengaku, menargetkan eliminasi TBC di Sumut lebih cepat dari nasonal, yakni yahun 2028, sementara target nasional pada tahun 2030.
Masih banyaknya kasus TBC di Sumut diketahui pada acara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Ssnin (23/10). Yakni acara pertemuan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program TBC dan Sosialisasi SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis di Provinsi Sumut.
Di acara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, menyampaikan data. Katanya, notifikasi kasus TBC yang ditemukan dan dilaporkan di Sumut sebanyak 43.000 kasus. Meski begitu, capaian tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Sumut mencapai 90% pada tahun 2022.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubsu Hassanudin, meminta semua pihak bergerak cepat untuk mengatasi kasus TBC. Karena, kata Hassanudin pada pertemuan koordinasi itu, Sumut menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2028. Itu berarti lebih cepat dari target eliminasi TBC nasional pada tahun 2030.
Dikatakan Hassanudin, eliminasi TBC harus dilakukan dengan sinergi lintas sektoral. Seluruh pihak, mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait harus bergerak sesuai dengan fungsinya. “Sehingga target tahun 2028 dapat tercapai,” katanya.
Hassanudin juga meminta Dinas Kesehatan agar selalu bekerja berdasarkan data terbaru, jangan hanya hanya teoritis. Dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis. Menurutnya, itu perlu dilakukan, agar eliminasi TBC hingga tingkat terbawah dapat semakin cepat terwujud.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, mengungakapkan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai eliminasi TBC pada 2028. Diantaranya, Pemprovsu akan melakukan peningkatan akses layanan TBC, peningkatan penelitian dan pengembangan penanggungan TBC. Serta peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan lintas sektor. (m07)
