Waspada
Waspada » Pemko Medan Tidak Boleh Potong Gaji Kepling Dan THL Untuk Bayar BPJS
Medan

Pemko Medan Tidak Boleh Potong Gaji Kepling Dan THL Untuk Bayar BPJS

MEDAN (Waspada): Selain melanggar azas kepatutan karena akan memotong gaji Tenaga Honor Lepas (THL) dan Kepala Lingkungan (Kepling) dengan alasan penghematan anggaran, Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga dinilai tidak mematuhi pedoman dengan membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari gaji THL dan Kepling tersebut.

“Pembayaran kedua BPJS itu bukan diambil dari gaji. Itu menyalahi aturan. Sesuai ketentuan, besaran iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah 5 persen dari gaji pokok, dengan rincian sebesar 1 persen dari upah pekerja dan 4 persen dari pemberi kerja,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah,(foto) Kamis (25/2).
Diketahui, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, dalam surat edarannya Nomor 900/0647 tertanggal 9 Februari 2021, di putuskan honorarirum Pegawai Harian lepas (PHL) di jajaran Pemko Medan sebesar Rp3.000.000, dengan rincian untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp187.200 dan untuk iuran BPJS Kesehatan Rp150.000, sehingga jumlah bersih yang diterima sebesar Rp2.662.800.
“Gaji Kepling dan PHL itu kan Rp3 juta, dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen, berarti Rp150 ribu. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu Rp150 ribu, pekerja hanya menanggung sebesar Rp30 ribu, sisanya sebesar Rp120 ribu Pemko yang bayar,” katanya.
Sama halnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, sambung Bahrumsyah, juga harus sesuai ketentuan PP No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT dan PP No. 44 tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
“Dalam ketentuannya untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sebesar 6,24 persen, dengan rincian sebesar 2 persen di tanggung oleh PPU dan 4,2 persen di tanggung oleh pemberi kerja. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu sebesar Rp187.200, berarti pekerja hanya menanggung sebesar Rp60 ribu dan Pemko menanggung Rp127.200. Jadi, jangan semua di bebankan atau di tanggung oleh pekerja,” kata Ketua DPD PAN Kota Medan terpilih ini.

Kelebihan Bayar

Dalam hal ini, tambah Bahrumsyah, Pemko Medan wajib menganggarkan kelebihan bayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk dikembalikan kepada para Kepling dan PHL.
“Kita juga belum lihat, apakah yang dipotong untuk kedua BPJS itu disetorkan semua. Makanya, Pemko Medan harus mempedomani aturan yang ada, jangan semua di bebankan kepada Kepling dan PHL selaku penerima kerja,” tandasnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2