Waspada
Waspada » Pemko Medan Diminta Mapping Daerah Pandemi Covid 19
Medan

Pemko Medan Diminta Mapping Daerah Pandemi Covid 19

ANGGOTA DPRD Kota Medan, Hendra DS. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Kota Medan, Hendra DS. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada) Pemko Medan diminta untuk melakukan mapping (pemetaan) daerah pandemi Covid 19.

Alasan Pemko Medan diminta mapping daerah pandemi Covid 19, karena kondisinya sangat urgen untuk memudahkan deteksi pencegahannya dan pemberian bantuan sosial.

“Sampai hari ini, Pemko belum ada data untuk mapping kawasan mana yang masuk mana zona merah, zona kuning dan seterusnya agar masyarakat bisa waspada.

“Mereka hanya buat penyemprotan saja,” ujar anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS kepada Waspada, Selasa (31/3).

Dikatakan Politisi Partai Hanura ini, melihat jumlah masyarakat yang terpapar virus corona, maka status Kota Medan sudah naik menjadi tanggap darurat.

Ia juga menyarankan Pemko Medan untuk dapat berkoordinasi dengan DPRD Medan dalam pendataan warga yang layak menerima bantuan sosial.

“Pemko gerak cepat, koordinasi dengan DPRD Medan. Dana perjalanan dinas dan kegiatan dewan lainnya bisa dialihkan untuk penanganan penyebaran virus corona,” tegasnya.

Tanggap Darurat

Status Kota Medan yang semula siaga darurat naik menjadi tanggap darurat wabah virus corona (Covid-19). Perubahan status ini menyusul semakin tinggi masyarat yang terpapar virus corona.

Kabag Humas Setda Kota Medan, Arrahman Pane, mengungkapkan perubahan status siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai berlaku hari Selasa.

“Untuk SK (Surat Keputusan) penetapan masih menunggu eksaminasi oleh bagian hukum, setelah selesai hari ini ditandatangani pak Akhyar Plt Wali Kota Medan,” ujar Pane, di Balai Kota.

Perubahan status ini, lanjut dia, juga tidak terlepas dari perubahan status tanggap darurat ditingkat pusat dan provinsi.

“Kalau gak salah status tanggap daruratnya sampai 29 Mei, mengikuti gubernur,” imbuhnya.

“Perubahan status ini juga merubah struktur gugus tugas yang semula ketuanya Kepala BPBD, setelah berubah status ini maka ketuanya kepala daerah,” jelasnya.

Pane menambahkan hari ini 31 Maret 2020 merupakan batas akhir aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah.

“Apakah besok masih bekerja dari rumah atau tidak, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh BKD,” jelasnya. (cyn)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2