Pemko Bersama BNI Kerja Sama Dalam Pembayaran Pajak Dan Retribusi 

Pemko Bersama BNI Kerja Sama Dalam Pembayaran Pajak Dan Retribusi 

  • Bagikan
WALI Kota Medan Bobby Nasution saat menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dengan BNI dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pemko Bersama BNI kerja sama dalam pembayaran pajak dan retribusi. Waspada/Ist
WALI Kota Medan Bobby Nasution saat menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dengan BNI dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pemko Bersama BNI kerja sama dalam pembayaran pajak dan retribusi. Waspada/Ist

JAKARTA (Waspada): Pemko Medan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerja sama terkait penyediaan layanan perbankan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah di Jakarta, Selasa (25/5).

Perjanjian ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman perihal penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan program Smart City yang dilakukan langsung Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Susi Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman ini, maka pembayaran pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara digitalisasi melalui PT BNI. Digitalisasi penerimaan daerah dapat menjadi solusi dari transaksi non tunai yang aman di masa pandemi Covid-19 ini dengan meminimalisir terjadinya kontak fisik dalam proses pembayaran pajak daerah.

Dikatakan Bobby, kerja sama yang dilakukan Pemko Medan dengan PT BNI sebagai upaya untuk mensukseskan visi misi, salah satunya agar Smart City di Kota Medan dapat berhasil.

Diungkapkan Bobby, Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Untuk itu, dirinya ingin mengembangkan Kota Medan sehingga menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya. Tentu saja, kata Bobby, Pemko Medan tidak bisa melakukan sendiri.

“Untuk itu, kami menyusun konsep kolaborasi dengan tagline Kolaborasi Medan Berkah. Artinya, kita ingin berkolaborasi untuk menuju keberkahan. Salah satu keberkahan yang dicapai melalui Smart City, termasuk upaya untuk menghilangkan citra Kota Medan yang katanya mengurus sesuatu harus menggunakan duit dan tidak cepat karena harus ada ingot-ingotnya,” kata Bobby.

Digitalisasi

Citra ini, kata Bobby, bisa dihilangkan bukan karena seorang pemimpinnya tetapi harus melalui sebuah sistem. Dengan demikian, siapapun nanti yang akan memimpin Kota Medan, citra itu tidak akan terulang kembali.

“Jadi, sistem ini harus dibangun melalui digitalisasi. Di samping itu juga, sistem digitalisasi ini kita harapkan dapat menambah pendapatan Kota Medan. Mudah-mudahan, melalui smart city ini, tidak ada lagi oknum-oknum yang berbuat tidak baik sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran,” harapnya.

Atas dasar ini, Bobby mengucapkan terima kasih atas dilakukannya kerja sama terkait penyediaan layanan perbankan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui sistem digitalisasi. Sebab, pengelolaan pajak di Kota Medan masih sangat potensial. Diungkapkannya, tahun ini PAD Kota Medan sebesar Rp2,1 triliun dari potensi  yang dimiliki.

“Kami merasa potensi yang dimiliki lebih besar lagi. Untuk itu, saya minta kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk menghitung kembali potensi yang sebenarnya. Guna meningkatkan PAD, pembayaran pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara digitalisasi. Alhamdulillah, kerja sama yang kita lakukan ini merupakan pertama di Indonesia dan harus kita kembangkan lagi,” ungkapnya.

Pembayaran Uji KIR Melalui QRIS

Bobby selanjutnya menjelaskan, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan juga telah menerapkan pembayaran uji KIR melalui QRIS, begitu juga pembayaran parkir meski baru diterapkan di satu ruas jalan saja.

“Kami harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, apa yang digunakan masyarakat, kita harus hadir di situ. Kami juga siap bekerja sama dengan semua perbankan yang mau membantu, terutama pembayaran retribusi parkir karena potensinya sangat luar biasa melalui cashless, sehingga tidak terjadi kebocoran,” paparnya.

Di kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan, Pemko Medan terus memperbaharui pengetahuan para  pelaku UMKM, termasuk cara pengelolaannya sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat lagi. Apalagi, UMKM termasuk dalam lima program prioritas utama yang harus segera diselesaikan.

“Peningkatan kesejahteraan UMKM ini kita lakukan dengan menata kawasan heritage Kesawan. Selain itu, program prioritas lainnya yakni mengatasi persoalan sampah, perbaikan infrastruktur, pengendalian banjir serta peningkatan kesehatan terutama penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk Susi Adi Sulistyowati menjelaskan, melalui Program BNI Smart City, PT BNI berkomitmen untuk memberikan solusi yang berintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari kepada kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Medan dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Apalagi, tambah Susi, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD)  yang bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah (ETPD) dan meningkatkan transparansi transaksi dan tata kelola serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mendukung arahan dari Presiden tersebut, jelas Susi, PT BNI memberikan solusi enam konsep utama dalam Smart City, yaitu Smart People, Smart Governance, Smart Infrastructure, Smart Environment, Smart Economy dan Smart Society. Di samping itu, tambahnya, PT BNI juga turut mendukung program digitalisasi kabupaten/kota melalui solusi pembayaran/belanja daerah (Internet Banking Corporate atau BNIDirect, SP2D Online, dan Virtual Account Debit).

Solusi penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), BNI Market Place yang membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mempromosikan pariwisata daerah dan produk-produk UMKM dan memasarkan secara online serta penyediaan uang elektronik (BNI Tapcash dan LInkAja) bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai atau cashless society. (m26)

 

  • Bagikan