Waspada
Waspada » Pemerintah Tidak Konsisten Tangani Covid-19
Medan

Pemerintah Tidak Konsisten Tangani Covid-19

ANGGOTA Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim. Zeira sesalkan pemerintah yang tidak konsisten melakukan kebijakan tangani Covid-19. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim. Zeira sesalkan pemerintah yang tidak konsisten melakukan kebijakan tangani Covid-19. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Anggota Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) menyesalkan pemerintah yang terkesan tidak konsisten tangani pandemi Covid-19.

Pemerintah tidak konsisten tangani Covid-19 yang terlihat belum maksimalnya edukasi kepada masyarakat.

Bila maksimal, tentu tidak akan bertambah jumlah korban yang meninggal dan bertambahnya masyarakat yang terpapar.

Demikian Zheira Salim, Selasa (3/8) menyikapi bertambahnya jumlah korban Covid-19 baik di Indonesia maupun di Sumut, terutama kota Medan, yang hingga kini masih zona merah.

Di Sumut, katanya, pihaknya sudah berulang kali berteriak agar penanggulangan Covid-19 ini benar-benar dilakukan pemerintah dengan edukasi yang terus menerus dilakukan.

“Ini, uang habis jumlah korban terus bertambah,” katanya.

Dikatakan Zeira, situasi ini juga akibat tidak adanya kebijakan dari pemerintah yang konsisten untuk menangani pandemi ini.

Untuk di Sumut, sebut Zeira, dari awal kita sudah mengatakan, agar melakukan PSPB dan edukasi yang kontinu agar masyarakat memahami wabah ini tidak memandangnya sepele.

Terutama usulan yang pernah kita minta dengan pemerintah Sumatera Utara melakukan PSPB guna membiasakan masyarakat melakukannya untuk memutus mata rantai Covid ini.

“Tapi usulan kita ditolak, ” sesal Zeira.

Apa yang kita takuti akan bertambahnya korban yang terpapar menjadi kenyataan. Itu artinya, edukasi kan tidak maksimal, tambah Zeira.

“Uang habis tapi korban terus bertambah. Itu artinya apa, pemerintah tidak serius untuk menangani pandemi ini dan pemerintah tidak maksimal melakukan edukasi ditengah masyarakat dengan kebijakannya,” katanya.

“Kita bisa melihat sendiri di lapangan, kehidupan masyarakat seperti tidak terjadi apa-apa,” sesal Zeira.

Tidak Sinkron

Menurut Zeira, untuk menangani Covid ini kebijakan pemerintah dengan provinsi, begitu juga dengan kabupaten/kotapun tidak sinkron.

“Ada yang minta dilakukan PSPB, ada yang bilang tidak perlu. Lagi itu artinya, kebijakannya pun tidak jelas,” katanya.

Sementara menurut Zeira, untuk bantuan jaring penganan sosial (JPS) dan lainnya dari awal pemerintah sudah salah kebijakan.

Bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang berlangsung selama pandemi ini pun tidak terlaksana dengan baik.

“Kita melihat sendiri hasil dari pengawasan yang dilakukan pihak petugas bahwa Sumut juga yang tertinggi temuan kasusnya. Ini berarti Covid ini dibuat main-main dan hanya mementingkan kepentingan,” tambah Zeira lagi.

Bila saja masyarakat disuruh berdiam diri di rumah, pemerintah juga seharusnya bisa memberikan bantuan yang layak kepada masyarakatnya agar mata rantai bisa diantisipasi.

Menurut Zeira, bila dilakukan edukasi kepada masyarakat langsung oleh para kepala lingkungan (Kepling), diharapkan ada payung hukum yang jelas dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah.

Kepling tidak akan berani melaksanakan kebijakan sendiri-sendiri bila tidak ada payung hukumnya. Dan edukasi itu harus secara intensif dilakukan. “Jangan plin-plan,” sebut Zeira lagi.

Sebelumnya Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumut Dr  Edy Ardiansyah, SpOG (K) mengharapkan pemerintah fokus untuk menangani pandemi ini.

Ini dimaksudkan agar pencegahan memutus mata rantai virus ini dapat dilakukan dengan edukasi yang konsisten secara terus-menerus.

“Kita juga mengharapkan pihak legislatif untuk terus menyuarakan kepada pemerintah agar mengambil langkah-langkah guna membuat kebijakan agar jumlah korban yang terpapar tidak bertambah,” ucap Edy. (clin/cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2