Waspada
Waspada » Pemerintah Harus Jernihkan UU Omnibus Law Kepada Publik
Medan

Pemerintah Harus Jernihkan UU Omnibus Law Kepada Publik

PAKAR Politik dan Sosial Dadang Darmawan Pasaribu. pemerintah harus jernihkan UU Omnibus Law kepada publik setelah disahkan di DPR RI 5 Oktober lalu. Waspada/Ist
PAKAR Politik dan Sosial Dadang Darmawan Pasaribu. pemerintah harus jernihkan UU Omnibus Law kepada publik setelah disahkan di DPR RI 5 Oktober lalu. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pakar Politik dan Sosial Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan, untuk mengatasi situasi yang saat ini membingungkan, pemerintah harus jernihkan UU Omnibus Law kepada publik.

Setelah disahkan di DPR RI 5 Oktober lalu, pemerintah harus jernihkan UU Omnibus Law kepada publik, karena ini merupakan tanggungjawab mereka.

Hal itu disampaikan Dadang Darmawan (foto) kepada Waspada, ketika dimintai pendapatnya situasi setelah disahkannya UU itu, Minggu,(11/10).

‘Ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskannya kepada rakyatnya. Artinya, pemerintah harus menjelaskannya kepada semua pihak untuk menghilangkan perbedaan tafsir dan tanggapan yang muncul di masyarakat,” katanya.

Dalam hal ini contohnya, masalah tenaga kerja yang paling banyak disoroti, maka Kementerian Tenaga Kerja sebagai mewakili pemerintah harus memanggil semua pihak dan menampung aspirasi termasuk yang telah menyampaikan aspirasi mereka dalam melakukan penolakan dalam aksi oleh para tenaga kerja.

“Ini harus dilakukan pemerintah guna menjernihkan tafsir dan perbedaan tersebut. Karena itu pemerintah perlu mensosialisasikannya dengan adil, transparan. Artinya, disinkronkan dulu apa isi dari UU itu,” katanya.

Sehingga, apa yang dituntut dan apa yang masih menjadi persoalan dalam UU itu setelah di sahkan dapat menjawab kebenarannya.

Begitu juga dengan kluster lainnya yang terdapat dalam UU Omnibus Law tersebut, maka pemerintah harus menjernihkannya. Baik itu masalah lingkungan dan lainnya,ungkap Dadang.

Ditanya peran parlemen memutuskan ini terkesan terburu-buru, menurut Dadang, memang ada kesan seperti itu.

Apalagi itu diputuskan pada malam hari. Seharusnya, dalam situasi pandemi dan kesulitan masyarakat serta menuju persiapan untuk Pemilukada saat ini seharusnya pihak parlemen (DPR RI) tidak mempertontonkan sikap mereka kepada masyarakat saat mensahkan UU Omnibus Law tersebut.

Sehingga ada kesan bahwa parlemen mendramatisir situasi ini dalam memutuskan UU tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kericuhan.

‘Kita juga tidak mengetahui apa pertimbangan parlemen memutuskan ini dengan kesan terburu-buru. Semua terkesan kabur ditengah pandemi yang terjadi,” katanya.

Penolakan

Bahkan, sebelum disahkan DPR RI pun UU tersebut telah mendapat berbagai tanggapan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Parlemen sendiri seolah tidak mendengar aspirasi masyarakat dan tiba-tiba di sahkan, ujar Dadang.

Namun kata Dadang, yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dan parlemen itu adalah bagaimana investor bisa masuk ke Indonesia tapi tidak merugikan tenaga kerja kita. Inilah yang harus di sinkronkan sehingga

tidak ada pihak yang dirugikan baik investor begitu juga dengan tenaga kerja.
Intinya, saat ini pemerintah harus menyamakan persepsi dari proses dari UU ini. Terutama draf yang beredar selama ini katanya ada yang kabar bohong (hoax). Ditambah lagi dengan ditangkapnya yang telah menyebar hoax tersebut.

“Jadi, mana hoax dan mana yang tidak hoax itu harus dijelaskan pemerintah,” katanya.

Karena itu, tegasnya, semuanya harus disinkronkankan dulu. Sehingga tidak ada tudingan di politisasi baik pemerintah maupun masing-masing yang berkepentingan dalam kluster yang terdapat dalam UU Omnibus Law tersebut. pungkas Dadang. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2