Waspada
Waspada » Pemecatan Direksi PD Pasar Memalukan Pemko
Medan

Pemecatan Direksi PD Pasar Memalukan Pemko

KETUA LPS3SU Salfimi Umar. Lembaga ini menilai pemecatan jajaran direksi PD Pasar memalukan Pemko Medan. Waspada/Ist
KETUA LPS3SU Salfimi Umar. Lembaga ini menilai pemecatan jajaran direksi PD Pasar memalukan Pemko Medan. Waspada/Ist

Medan (Waspada): LP3SU (Ĺembaga Pemantau Pemilu Dan Pemerintahan Sumatera Utara) menilai, pemecatan jajaran direksi PD Pasar selain membuat kegaduhan publik, juga memalukan Pemko Medan.

“Kami menilai ini (pemecatan direksi PD Pasar) memalukan Pemko Medan dan jajarannya, ini jadi preseden buruk bagi masyarakat ,” kata Ketua LPS3SU Salfimi Umar (foto) kepada Waspada.id, di Medan.

Dijelaskan, dampak dari langkah dan kebijakan Pemko Medan di bawah Plt Walikota Ahkyar Nasution juga telah mencoreng muka pemerintahan kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut.

Salfimi mengherankan, mengapa pemberhentian tidak hormat terhadap Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdy Sinuraya, Direktur Operasional Yhony Anwar dan Dirut PD Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Arifin Rambe tidak menggunakan konsep berpikir prudential (kehati-hatian).

“Tengoklah, karena tergopoh-gopoh, saya sendiri sebagai masyarakat jadi bingung. Siapa yang benar, dan beritanya  sudah sampai ke mana-mana,” katanya.

Kontroversi

Pemberhentian direksi PD Pasar menjadi kontroversi. Pemko menilai,  pemecatan mereka diduga karena kinerja ketiga dirut tersebut selama ini buruk.

Maka datanglah surat surat Sekda Kota Medan yang memuat petikan keputusan Walikota Medan nomor 821.2/43.K/2020 dan ditandatangani oleh Sekda Wiriya Alrahman tertanggal 16 Januari 2020.

Tapi kemudian pemecatan ini mendapat reaksi dari PD Pasar, yang menyebut,  pemecatan itu dinilai cacat hukum dan menyalahi aturan, karena tidak didahului dengan surat peringatan dst.

PD Pasar keberatan dan memproses masalah ini ke ranah hukum, hingga akhirnya  pada 22 Januari 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menerbitkan penetapan penundaan SK Plt Wali Kota Medan tentang pemecatan 3 Direksi PD Pasar.

Alasannya, putusan Plt walikota belum bisa diberlakukan dan masih diuji di peradilan TUN. Karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, SK Plt Wali Kota Medan itu ditunda sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terlepas mana yang benar dan salah, LP3SU berpendapat, Pemko Medan mesti berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspek yang dapat terjadi bila berkaitan dengan penetapan surat putusan.

“Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bila tak kuat dasar hukumnya, jangan memaksakan diri,” katanya.

“Ribut yang ada nanti, apalagi Kota Medan bersiap menghadapi pemilihan walikota. Cobalah buat kesejukan biar warga di kota ini bisa lebih konsentrasi,” pungkas Salfimi (cpb)  

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2